Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM lima tahun kedepan ditargetkan akan lahir para kader Mubaligh Bela Negara dari kaum milenial yang siap menjaga NKRI.
‘’Untuk kearah tersebut maka diawali dengan pelatihan kader mubaligh mujahid dakwah ini,’’ ujar Ketua Umum DPP Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (Bakomubin), KH Tatang Natsir Fathuddin, saat menyampaikan pelatihan Kader Mujahid Dakwah Mubaligh Nasional, di Pondok Pesantren Baitussalam, Kabupaten Bogor, Jumat (6/11).
Tatang menjelaskan, acara kaderisasi ini sebetulnya sudah direncanakan sejak dua tahun lalu, namun mundur terkendala pandemic covid-19.
Menurutnya, saat ini kondisi Bangsa Indonesia sudah memprihatikan karena banyak masuk kepentingan-kepentingan asing yang tidak menutup kemungkinan kepentingan tersebut menguasai Negara.
Baca juga : Hari Pahlawan, 6 Tokoh Akan Terima Gelar Pahlwan Nasional
‘’Yang dikhawatirkan lagi muncul ideologi asing yang menggeser ideology Pancasila. Saya lihat tanda-tanda itu sudah ada. Apalagi sekarang pekerja asing sudah mulai ‘’menguasai’’ beragam sektor ekonomi di Indonesia,’’ tegasnya.
Dia mengungkapkan, saat ini tengah terjadi revolusi samawi yang begitu deras, umat Islam mau tidak mau harus mengikuti itu dan pada gilirannya nanti diprediksi pada abad ke-15 Hijriah Islam akan bangkit kembali dengan kejayaannya.
‘’Kaderisasi yang digelar Bakomubin ini mempersiapkan generasi muda mubaligh sebagai agen perubahan masa depan Islam,’’ paparnya.
Sementara itu, Ketua DPD Bakomubin Kabupaten Bogor, Ustadz Laksmito Abdul Hamid mengemukakan, pelatihan ini digelar selama tiga hari hingga Ahad (8/11) yang akan hadir pemateri Bakomudin tingkat nasional dengan 17 sajian terkait dakwah mujahid.
‘’Pelatihan angkatan pertama ini mengambil tema Bela Negara yang memberikan semangat kebangsaan terkait lemahnya keadaan bangsa,’’ urai Laksmito saat pembukaan acara didepan 50 peserta pelatihan dari berbagai daerah itu. (OL-2)
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved