Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKAT kepuasan masyarakat terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama dan kedua berbeda. Tingkat kepuasan masyarakat periode kedua ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
"Potretnya ini lebih bagus sekarang dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu," kata Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari dalam diskusi virtual, Kamis (5/11).
Qodari menyebutkan, berdasarkan survei yang dilakukan tehadap 1.200 responden di 34 provinsi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi periode kedua sebesar 64%.
Baca juga: Survei: 64% Masyarakat Puas dengan Kepemimpinan Jokowi
Margin eror survei yang dilakukan pada 10-17 Oktober 2020 sekitar 2,83%. Tingkat kepercayaannya 95%.
Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat satu tahun kepemimpinan Jokowi periode kedua ini lebih baik dari sebelumnya. Yakni, kerja nyata, dinilai merakyat, serta pembangunan infrastruktur.
"Yang menyatakan tidak puas itu 36%. Jadi, mayoritas puas," ungkap dia.
Sementara itu, berdasarkan survei terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 14-22 September 2015, tingkat kepuasan satu tahun pemerintahan Jokowi periode pertama hanya 46%. Margin of error sekitar 3%. Tingkat kepercayaan 95%.
Qodari menyampaikan, ada beberapa alasan tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi periode pertama di bawah 50%. Salah satunya, penurunan pertumbuhan ekonomi.
Meski sama-sama mengalami krisis ekonomi, publik disebut dapat memahami akibat krisis ekonomi kali ini. Yakni karena dipengaruhi faktor eksternal.
"Saya melihat karena situasi dan kondisi ekonomi yang sekarang ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu covid-19," ujar dia. (OL-1)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved