Kamis 05 November 2020, 04:33 WIB

Pemerintah Janji Tindak Tegas Kasus Intan Jaya

Che/Cah/MC/P-5 | Politik dan Hukum
Pemerintah Janji Tindak Tegas Kasus Intan Jaya

DOK KEMENKO POLHUKAM
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (tengah) menerima hasil investigasi kasus kekerasan di Intan Jaya

 

PEMERINTAH memastikan pelaku penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua, akan diproses hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Papua tanpa kekerasan. Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD seusai menerima hasil investigasi Komnas HAM terhadap kasus kekerasan di Intan Jaya, kemarin.

Menurut Mahfud, pada prinsipnya laporan investigasi Komnas HAM tidak berbeda dengan hasil investigasi tim gabungan pencari fakta (TGPF). “Ada beberapa temuan yang sama, yang berbeda-beda dikit soal sudut pandang dan segi teknisnya,” ungkapnya.

Mahfud mengungkapkan, laporan yang diterima dari Komnas HAM tersebut akan disampaikan ke Presiden untuk segera ditindaklanjuti. “Kita akan tindak lanjuti melalui jalur yang tersedia, yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada siapa pun,” tegasnya.

Hadir dalam penyerahan hasil investigasi tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan sejumlah komisioner Komnas, seperti Amiruddin Al Rahab, Beka Ulung Hapsara, dan M Choirul Anam.

Damanik mengapresiasi respons baik pemerintah atas laporan investigasi Intan Jaya. “Dalam laporan kami, sudah sangat lengkap, detail peristiwanya, konstruksi masalahnya, dan terdapat 7 buah butir rekomendasi, salah satunya penegakan hukum, seperti yang dikatakan Pak Menko, tanpa pandang bulu, harus akuntabel, dan meyakinkan seluruh masyarakat, terutama memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban,” paparnya.

Senada, anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah meminta aparat penegak hukum menuntaskan kasus kematian Pendeta Yeremia Zanambani supaya kejadian serupa tidak terjadi. Namun, tetap mengedepankan pendekatan humanis.

Pada kesempatan terpisah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah mengubah penyelesaian kasus dari pendekatan militer ke dialogis, seperti yang dilakukan Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid.

“Penting bagi Presiden Jokowi menjalankan janjinya mengedepankan dialogis dalam menangani persoalan di Papua. Pemerintah saat ini bisa berkaca dari langkah Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang menggelar dialog dengan seluruh unsur masyarakat Papua dan lainnya,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni berharap komitmen pemerintah menyelesaikan kasus Intan Jaya bisa membuat situasi aman
kembali.

“Harapan kami, semoga dengan keseriusan penanganan kasus ini, Intan Jaya akan semakin kondusif seperti sebelumnya,” katanya. (Che/Cah/MC/P-5)

Baca Juga

MI/PANCA SYURKANI

KPK Lelang 3 Mobil Milik Mantan Wali Kota Tomohon

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 20 Januari 2021, 07:08 WIB
Tiga mobil itu diyakini bisa mengembalikan uang negara Rp591...
MI/ADAM DWI

Sidang Gratifikasi Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Digelar

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 20 Januari 2021, 06:27 WIB
Heri terjerat kasus dugaan gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. Dia ditahan pada 10 September...
MI./M.Irfan

Kejagung Periksa Saksi terkiat Kasus Korupsi Mantan Dirut BTN

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Januari 2021, 00:45 WIB
MAA diperiksa untuk mengumpulkan bukti soal dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Titanium Property dari BTN Jakarta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya