Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong kepala daerah berinovasi dan meningkatkan kesadaran dalam mengantisipasi bencana banjir, longsor, hingga krisis pangan. Pimpinan daerah mesti menggunakan APBD secara efektif, terarah, dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Silakan APBD diperuntukkan bagi masyarakat, sepajang target dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” terang Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Arsan Latif pada acara workshop virtual dengan tema Gerakan menanam dan politik anggaran: kebijakan terobosan investasi, kemarin.
Menurutnya, pemimpin daerah harus bisa melihat apa kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Karena itu, kadang kepala daerah harus berimprovisasi dengan kebijakan pusat bila tidak selasar.
Dengan begitu, APBD harus diarahkan untuk masyarakat sebab daerah harus banyak program. Pihaknya terinspirasi dengan Surabaya yang banyak mengembangkan program kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya hadir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dengan PP ini mengembalikan ruhnya, keuangan daerah itu kepada pemerintah daerah. Uang itu digunakan untuk masyarakat dan terpogram. Kalau tidak terprogram, bisa dikeluarkan dalam keadaan darurat,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendorong kepala daerah melakukan banyak karya bagi daerahnya. Terlebih banyak pihak yang memprediksi potensi krisis pangan akibat pandemi covid-19 sehingga harus diantisipasi dengan mendorong pertanian. “Politik bukan sekadar berbicara kekuasaan, tetapi bagaimana praktik-praktik kehidupan politik itu,” tegas dia.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan Tri Rismaharini membenarkan dengan adanya pandemi covid-19, banyak negara yang menahan ekspor hasil makanannya, termasuk ke Indonesia. Karena itu, berdikari dalam urusan pangan sudah harus menjadi pilihan.
Risma menjelaskan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, ia sudah menerapkan apa yang disebutnya urban farming yang mengajarkan masyarakat untuk membuat kelompok tani dan menggembangkan pertanian, mengingat lahan di kota tersebut tak banyak. “Kita enggak pernah membayangkan mereka menanam padi dengan cara hidroponik. Ini seluruh lahan di Surabaya kita tanami.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun juga mendorong seluruh kepala daerah menggalakkan penanaman pohon. Gerakan ini diharapkan berdampak besar terhadap kelestarian alam.
“Ibu Megawati memberikan perhatian terhadap alam dan tanaman. Melalui gerakan menanam pohon kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP diharapkan memberikan kontribusi untuk menjaga kelestarian alam,” imbuh Hasto. (Cah/P-1)
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
PERIKANAN merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan, hingga ekonomi Nusantara. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Utusan Khusus Presiden Muhamad Mardiono bawa pesan Presiden Prabowo ke Bone Bolango. Fokus pada ketahanan pangan, pasar murah, dan pengelolaan SDA untuk rakyat
Petani memanen padi di area persawahan Desa Wonojoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Prabowo Subianto memanggil Zulkifli Hasan dan Bahlil Lahadalia ke Istana membahas ketahanan pangan dan pasokan energi menyusul krisis Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved