Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SELURUH pihak diharapkan berusaha meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Proses demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.
“Kita perlu terus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan procedural,’’ kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Anugerah Teropong Democracy Award 2020 melalui konferensi video, Rabu (28/10).
Mekanisme formal dan procedural, menurut Wapres, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintah dan parlemen. Namun, tambahnya, demokrasi pada tataran yang lebih substantif dan fundamental, semua proses demokrasi yang kita laksanakan harus mampu memastikan semakin meningkatnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan dan juga terhadap para pemimpinnya.
‘’Kita perlu memastikan agar mekanisme tersebut benar-benar dapat menjamin terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik pada semua tingkatan,” tegasnya.
Lebih jauh Ma’ruf menjelaskan, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat, khususnya Indonesia yang multi etnis, agama, bahasa dan budaya. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.
“Oleh karena itu demokrasi sebagai pilihan sistem pemerintahan harus dibangun di dalam kerangka penguatan kesepakatan-kesepakatan nasional tersebut,” tegasnya.
Baca juga : Presiden: Indonesia Harus Tangkap Peluang Ekonomi Syariah
Menurut Ma’ruf, saat ini Indonesia masih kerap menghadapi tantangan dari pemahaman, sikap dan tindakan sebagian pihak yang tidak menghormati atau bahkan mengingkari kesepakatan.
Ia pun mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dapat memajukan kembali dialog, membangun dan menjaga kesepakatan, sekaligus mengimplementasikan pelaksanaan demokrasi dengan damai.
“Sebagai bangsa yang menghormati hak-hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian pelaksanan hak tersebut harus diikuti dengan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ucapnya.
Wapres berharap komitmen dan dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mewujudkan demokrasi dalam bingkai NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
“Demokrasi harus mampu ditempatkan sebagai proses yang mempersatukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Apabila terdapat perbedaan, maka harus digunakan cara-cara yang konstitusional dan tidak melanggar hukum, serta harus dihindari adanya perpecahan serta konflik yang dapat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (OL-2)
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Ida Fauziyah menuturkan, sejak 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.
Pembangunan BLK Komunitas merupakan bagian penting dari tujuan pemerintah dalam membangun kemandirian dengan meningkatkan SDM.
Total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Pemerintah mengakui pendekatan kesejahteraan dalam proses pembangunan di Papua tak akan berjalan apabila kekerasan masih kerap terjadi.
Umar menjelaskan, upacara penutupan bakal menjalankan prosedur dan ketetapan sama seperti saat upacara pembukaan PON XX. Penonton nantinya tetap dibatasi hanya 25%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved