Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Waskita Karya (Persero). Salah satu saksi yang dipanggil yakni Direktur Keuangan PT Waskita Karya Haris Gunawan.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka YAS (Yuly Ariandi Siregar)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Senin (26/10).
Saksi lain yang juga dipanggil untuk tersangka Yuly Ariandi yakni mantan Dirut PT Jasa Marga Bali Tol Ahmad Tito Karim, Kasie Logistik Proyek CCTWI PT Waskita Karya Ebo Sancoyo, PNS Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Michael Tiwang, dan PNS Dinas PU Pemprov DKI Jakarta Riswan Effendi.
Dalam perkara itu, KPK menetapkan lima tersangka. Mereka yakni Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT Waskita Karya Fakih Usman, bekas Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman, serta mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
Baca juga : KPK Periksa Sekda Lampung Selatan
Kemudian, ada nama eks Kepala Divisi III PT Waskita Karya yang juga mantan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani dan mantan Kepala Bagian Pengendalian Divisi III PT Waskita Karya Jarot Subana.
Kelimanya diduga melakukan korupsi yakni pengerjaan proyek-proyek infrastruktur fiktif di Divisi II PT Waskita Karya kurun waktu 2009-2015. KPK menduga terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi II PT Waskita Karya. Penghitungan dari BPK, total kerugian yang muncul akibat proyek-proyek fiktif itu mencapai Rp 202 miliar.
Hingga kini, penyidik KPK menyita uang Rp12 miliar serta satu aset tanah yang diduga berkaitan dengan kasus PT Waskita Karya itu. Selain uang dan aset tanah, penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga memblokir puluhan aset yang dalam proses verifikasi untuk ditindaklanjuti. (P-5)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved