Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

PSIKOLOG Forensik Reza Indragiri Amriel mengatakan polisi, terutama reserse kriminal (Reskrim), menyandang tugas yang sangat berat. Mereka dituntut menuntaskan kasus dengan cepat yang membuat kesehatan jiwa terganggu.

"Apa barang yang bisa mendongkrak stamina dalam tempo cepat dan memperbaiki suasana hati? Narkoba," kata Reza dalam keterangan resmi, Senin (26/10).

Reza mengatakan selain beban kasus, anggota polisi juga mengalami beban tuntutan organisasi, tekanan masyarakat, intervensi politik, kejahatan yang semakin kompleks, dan masalah pribadi. Semua hal itu tidak sanggup dihadapi karena keterbatasan stamina.

Baca juga: Rasuah akibat Birokrasi

"Ini yang membuat polisi rentan. Ironis memang, polisi bisa saja melarikan diri ke narkoba justru agar bisa menyelesaikan tugas dan menyesuaikan diri dengan segala kompleksitas tadi," ujar Konsultan Lentera Anak Foundation itu.

Jika hal itu terjadi, kata Reza, harus ada peran organisasi institusi kepolisian secara keseluruhan.

Menurut dia, Korps Bhayangkara penting melakukan penataan tugas dan memperhatikan kesehatan personel.

"Ini jelas tidak bisa dipenuhi oleh personel sendiri," katanya.

Lebih jauh, Reza memandang polisi tersandung kasus narkoba kebanyakan karena motif ekonomi. Oknum aparat kebanyakan terlibat narkoba bukan sebagai pemakai, melainkan pengedar atau penjual.

Seperti dua personel polisi berinisial R dan A yang berdinas di Polda Jawa Timur. Mereka ditangkap karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

"Kalau dua yang terakhir ini, tampaknya motifnya semata-mata adalah ekonomi. Kerakusan, keinginan memperkaya diri sendiri lewat cara jahat," ungkap Reza.

Menurut Reza, polisi penjual narkoba itu disebut korupsi polisi berkaitan dengan narkoba (drug-related corruption). Dia berharap kasus itu tidak ditutup-tutupi hanya demi nama baik insititusi Polri

Korps Bhayangkara diminta menghitung kerugian akibat skandal polisi menjadi drug dealer bahkan drug trafficker. Penghitungan dibutuhkan agar kepada lembaga terpampang angka kerugian nyata yang sepatutnya dikompensasi oleh negara kepada masyarakat selaku pembayar pajak. (OL-1)