Pilkada Saat Pandemi, Antusias Pemilih Tetap Tinggi

KEINGINAN masyarakat yang tinggal di wilayah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 masih tetap tinggi untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), meski saat ini terjadi pandemi Covid-19. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan kemungkinan masyarakat hadir di TPS di wilayah yang ada pilkada, yakni 57,2%.

"57,2% pemilih tetap datang ke TPS," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi hasil survei nasional bertajuk "Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi", yang digelar secara daring, Minggu (25/10).

Burhanudin menjelaskan survei yang dilakukan 23 hingga 30 September 2020, melibatkan 1200 orang dengan metode wawancara melalui telepon. Responden dipilih secara acak dari basis data yakni 206 ribu yang pernah diwawancarai secara tatap muka pada Februari 2020.

Dari jumlah itu 27% atau 27% atau 5614 responden dihubungi dan 1200 berhasil diwawancarai melalui telepon dengan sampel yang berasal dari seluruh provinsi terdistribusi secara proporsional. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9%.

Survei juga memperlihatkan bahwa 57,4% responden di wilayah yang menggelar pilkada. Dari jumlah tersebut 47,9% menyatakan cenderung setuju pilkada ditunda sedangkan sekitar 46,3% responden setuju menyatakan pilkada tetap dilanjutkan.

Penolakan pilkada dilanjutkan, terang Burhanuddin, justru berasal dari responden yang wilayahnya tidak menggelar pilkada, 53,3% dari mereka setuju pilkada ditunda. Sebaliknya 39,4% responden yang tinggal di wilayah tanpa pilkada menyatakan tidak apa-apa jika pilkada dilanjutkan.

"Yang menuntut tunda atau tidak sama-sama kuat (di wilayah yang ada pilkada). Justru responden yang tinggal di wilayah yang tidak ada pilkada justru menuntut untuk ditunda," ucapnya.

Selain itu, survei menunjukkan 45,5% responden setuju dengan metode kampanye pilkada kampanye terbatas, 10,7% lainnya menyatakan tidak apa-apa dilakukan kampanye terbuka di tengah pandemi, dan 33,9% responden cenderung menyetujui kampanye virtual. Sedangkan 9,9% tidak menjawab.

Hal lain yang menarik dari survei, terang Burhanuddin, 68,7% responden setuju pilkada serentak menyebabkan kerawanan terhadap penyebaran Covid-19. Tetapi, tidak lantas membatalkan keinginan sebagian pemilih agar pilkada tetap dilaksanakan.

"Ada variabel lain yang menyebabkan mereka ingin pilkada tetap dilaksanakan tahun ini, satu mungkin karena sudah keputusan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sudah ada sosialisasi, atau merasa bisa memitigasi karena ada aturan dari KPU yang ketat misalnya," terangnya.

Untuk sanksi kepada paslon pelanggar protokol kesehatan selama proses kampanye, Burhanuddin mengatakan 50,3% responden setuju sanksi diskualifikasi, 8,4% setuju dengan sanksi pidana, 16,7% memilih  sanksi denda berupa uang, 18,2 % setuju dengan sanksi larangan berkampanye, 5,5% responden memilih tidak menjawab, dan 0,9% setuju dengan sanksi bentuk lain. (R-1)