Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bersama DPR menunjukkan gejala diktator konstitusional. Walaupun ada proses demokrasi formal, proses pembuatan kebijakan dilakukan tanpa melibatkan publik.
“Ada situasi di mana proses demokrasi dibajak selama era pandemi ini. Perundang-undangan dibuat tanpa pelibatan publik,” katanya saat diskusi bertajuk ‘Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi’ yang diselenggarakan secara daring oleh LP3ES, Minggu (25/10).
Menurut Jimly, selama masa pandemi ini, proses pembuatan UU hanya dilakukan untuk mengikuti syarat formal di mana hal terpenting adalah DPR sudah menyetujui. Padahal, tambahnya, proses pembentukan UU juga merupakan bagian dari bernegara. Hal ini tercermin dari 5 UU yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti UU Mahkamah Konsitusi, UU KPK, UU Minerba, UU Penanganan Covid-19, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Semua UU itu dibuat tanpa melibatkan publik sama sekali. Ini menunjukkan menurunnya kinerja negara hukum dimana instrumennya adalah penegakan negara hukum dan pembangunan hukum,” tegasnya.
Yang agak mengenaskan, ungkap Jimly, masyarakat pun saat ini terbelah menjadi dua kelompok yaitu ‘haters’ dan ‘lovers’. “Dan ini bisa merusak demokrasi ke depan,” jelasnya.
Karena itu, tambah Jimly, diperlukan kesadaran kolektif pemimpin untum memperbaiki situasi demokrasi yang tengah dibajak ini. “Perlu dibangun sistem bernegara, adanya keteladanan, dan komunikasi ekektif yang mencerahkan,” jelasnya.
Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto menambahkan, saat ini ada kecenderungan pemerintah mencoba membungkam kelompok-kelompok yang kritis dengan pemerintahan. “Dan hal ini semakin tampak pada saat penanganan pandemi covid-19,” ungkapnya. (R-1)
WHO menegaskan infodemi saat ini sudah sedemikian luas sehingga diperlukan tindakan global dan terkoordinasi untuk penanganannya.
Di era teknologi digital saat ini, potensi media center bagi lembaga pemerintahan ke depan sangat besar.
Honor of Kings jadi gim smartphone dengan total pendapatan terbesar pada 2022, mencapai US$1,65 miliar.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved