Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan ada pemerintahan daerah (pemda) yang masih menyimpan dana APBD di bank. Tak tanggung-tanggung, total dana yang tersimpan di bank oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota capai Rp252,78 triliun.
"Ini disimpan untuk dapat bunganya dan tidak beredar ke masyarakat. Bank itu mungkin terafiliasi pada mungkin pengusaha tertentu yang mampu, saya engga ngerti," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, Kamis (22/10)
Tito juga menerangkan, simpanan deposito yang tercatat Kemendagri dari pemprov mencapai Rp76,78 triliun. Sedangkan, simpanan deposito dari kabupaten/kota sebesar Rp167,13 triliun.
Melihat ini, Mendagri menduga bahwa program yang ada di pemda bisa diatur oleh taipan pengusaha yang ada. Hal itu, kata Tito bisa membuat tidak ada sinkronisasi dengan program pusat.
"Saya nggak tau apakah ada pengusaha kecil yang diberikan prioritas. Program tidak didikte oleh pemerintah, tapi oleh pengusaha yang dapat program itu. Ini bisa tidak sinkron dengan program tingkat pusat," tukas Tito.
Ia meminta bahwa kepala daerah tidak boleh mencari kesempatan untuk membuat program yang dinilai menguntungkan sepihak, bukan untuk masyarakat.
Baca juga: Rapat APBD-P 2020 di Puncak, DPRD DKI Langgar UU
"Ini mohon rekan-rekan kepala daerah tidak cari aman tapi bagaimana betul dana yang ada dibuat program yang diperlukan dalam rangka krisis pandemi ini, tidak bole Dalam rangka pertumbuhan ekonomi lebih spesifik menjaga tingkat inflasi yang kondusif tadi," tukas Tito.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi inflasi akan masih sangat rendah sampai akhir tahun, yaitu di bawah 2%.
Dalam laporan perkembangan inflasi, Perry menjelaskan sampai dengan September 2020 inflasi terpantau sangat rendah di seluruh daerah dan secara nasionak tercatat 1,42% (Yoy). (OL-4)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved