Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

KEPALA Staf Presiden Moeldoko membantah tudingan pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua cenderung melakukan tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat.

Moeldoko menyatakan pemerintah tetap menjunjung demokrasi namun sekaligus memperhatikan stabilitas.

"Ada beberapa hal yang disuarakan bahwa pemerintah saat ini represif, tidak demokrasi, dan seterusnya. Yang saya hormati masyarakat Indonesia, di dalam mengelola sebuah negara itu ada patokan bagaimana pemerintah mengelola antara stabilitas dan demokrasi," ujar Moeldoko dalam jumpa pers terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (21/10).

Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan stabilitas. Pemerintah berpegangan pada amanat konstitusi untuk melindungi masyarakat. Ketika ada tindakan-tindakan kekerasan, ujarnya, pemerintah akan bertindak.

"Satu sisi demokrasi harus terus bertumbuh dengan baik tetapi pada sisi lain stabilitas juga tetap menjadi perhatian. Begitu kita abai terhadap stabilitas maka ada kecenderungan negara ini menuju kepada anarkis. Begitu kita biarkan tindakan kekerasan yang mengganggu orang lain, maka itu ada kecenderungan menjadi anarkis," jelasnya.

Sebagian kalangan menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin cenderung represif dan mengabaikan kebebasan berpendapat. Hal itu terkait dengan aksi demonstrasi penolakan omnibus law atau Undang-Undang Cipta Kerja.

Moeldoko menegaskan pemerintahan Jokowi memiliki tanggung jawab melindungi semua warga. Pemerintah tidak akan membiarkan tindakan yang mengarah anarkis dan menggangu kepentingan masyarakat banyak.

"Jangan karena perilaku kekerasan sekelompok orang yang nyatanya mengganggu kebutuhan orang lain banyak, pemerintah diam maka pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu ini adalah seni untuk menjaga stabilitas berjalan dengan baik, rakyat bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Biarkan demokrasi bertumbuh dengan bagus tetapi harus terkawal oleh sebuah konstitusi sebuah regulasi yang tepat," pungkasnya. (OL-8)