Wakil Ketua DPR : Kunjungan PM Jepang bukan Kunjungan Biasa

KEDATANGAN Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga ke Indonesia bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, namun membawa pesan khusus dalam rangka menjaga jembatan kerja sama kedua negara yang terjalin selama 62 tahun.

Kunjungan itu memberi sinyal kepada pemerintah, agar tidak melupakan peran strategis Jepang membangun harmoni geopolitik dan ekonomi dunia bersama negara para mitra.

"Saya menilai, kunjungan PM Suga memiliki pesan kuat dan strategis dari Jepang kepada mitranya di ASEAN, termasuk Indonesia. PM Jepang ingin menegaskan, kemitraan selama ini telah membawa dampak positif bagi ekonomi ASEAN dan tidak ingin apa yang telah dibangun bersama selama ini menjadi sia-sia," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam keterangan tertulisnya, rabu (21/10).

Rachmat menambahkan, kunjungan PM Suga menegaskan kesinambungan dan keberlanjutan jalinan kerja sama Indonesia dan Jepang di berbagai sektor selama 62 tahun. Menurutnya, Negeri Matahari Terbit tidak saja menjadi investor asing terbesar di bidang industri migas dan nonmigas, tetapi juga berperan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karenanya Rachmat berharap komitmen kerja sama Indonesia dan Jepang di berbagai sektor akan semakin besar. Ia optimistis, sebab berdasarkan data pertumbuhan perdagangan dan investasi Jepang ke Indonesia yang dilansir Jetro menunjukkan peningkatan signifikan.

Tercatat total investasi perusahaan Jepang selama sepuluh tahun terakhir hingga 2018 mencapai US$31 miliar, yang ditanamkan di sektor industri, infrastruktur, dan jasa.

Sementara kontribusi ekspor perusahaan Jepang terhadap total ekspor Indonesia ke pasar dunia mencapai 24,4%. Itu menyerap sebanyak 7,2 juta pekerja dan hampir 90% perusahaan Jepang di Indonesia memberikan pelatihan kepada lebih dari 50.000 pekerja dan profesional. Sementara di bidang infrastruktur salah satunya adalah membangun pembangkit listrik berkapasitas 17 GW.

Baca juga : PM Jepang Dukung ASEAN Outlook on Indo-Pasifik

Kemudian di bidang peningkatan sumber daya manusia, hasil survey yang dilakuan setiap tahun oleh Japan Student Services Organization/JASSO menunjukan jumlah siswa Indonesia yang belajar di Jepang meningkat dua kali lipat dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 6.277 orang pada tahun 2018, meskipun secara rasio masih di bawah Vietnam. Vietnam yang telah mengirimkan 72.345 orang siswanya pada tahun 2018, padahal total populasi Vietnam hanya 96 juta jiwa.

Rachmat berpendapat, kunjungan PM Suga ke Indonesia menjadi awal pembuka peluang bagi pelaku ekonomi nasional di sektor keuangan, perdagangan, industri manufaktur serta infrastruktur, untuk melakukan perluasan kerja sama yang sudah berjalan maupun kerjasama baru, dengan pebisnis Jepang yang ikut dalam rombongan Suga.

"Kunjungan PM menyaksikan langsung perkembangan dan hasil kerja sama Indonesia dan Jepang dalam berbagai sektor, termasuk progres proyek infrastruktur yang dibiayai Jepang, harus dimanfaatkan untuk menggali berbagai peluang baru. Semoga kunjungan ini mengalibrasi hubungan dari hati ke hati sesuai dengan Doktrin Fukuda, menjadi lebih kuat lagi," imbuh Rachmat.

Politikus Partai NasDem itu juga mengharapkan hubungan kedua negara dapat terjaga dengan baik melalui regulasi yang adil untuk semua negara mitra Indonesia. Selama hubungan terjalin secara adil kepada seluruh negara mitra strategis tradisional.

Ia menilai itu akan berdampak tidak saja pada peningkatan investasi, melainkan kualitas investasi pun akan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dan menghadapi berbagai tantangan di era industry 4.0, termasuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Jangan sampai, kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa arus modal yang masuk ke Indonesia saat ini terlalu didominasi pihak tertentu menjadi kenyataan. Menjaga kepentingan saling menguntungkan dan keseimbangan peluang investasi bagi negara-negara mitra tradisional Indonesia sangat penting. Kita sama-sama harus menjaga, jangan sampai ada negara yang bisa mendikte dan memaksakan kepentingan bisnisnya di atas kepentingan nasional kita, sehingga secara keseluruhan sangat merugikan negara," pungkas Rachmat. (OL-7)