Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
NASKAH final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang resmi diserahkan DPR berada di tangan Presiden Joko Widodo. Presiden selanjutnya akan meneken beleid tersebut untuk kemudian diundangkan.
Itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian saat dihubungi, Jumat (16/10). "Hari ini sudah diterima Presiden. Sesuai prosedurnya nanti akan diundangkan, ditandatangani Presiden, dan dicatat dalam lembaran negara," ucapnya.
DPR melalui Sekjen resmi menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja ke Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (14/10). Naskah final yang diserahkan itu setebal 812 halaman.
Donny menegaskan Presiden membuka ruang bagi semua pihak untuk memberi masukan terkait UU Ciptaker. Masukan-masukan tersebut untuk menyempurnakan UU Ciptaker yang akan disusun peraturan turunannya.
"Aturan turunan UU Ciptaker itu semua masyarakat akan diakomodasi untuk memberikan masukan memperkaya aturan turunan yang akan dibuat. Pemerintah sangat terbuka. Kami membuka ruang untuk masukan strategis untuk memperkaya aturan turunan," ujar Donny.
Donny mengatakan peraturan turunan berupa PP dan Perpres nanti digodok tim lintas kementerian. Tim lintas kementerian disebut bakal bekerja keras menyusun serta menampung masukan. Presiden Jokowi sudah memberi tenggat waktu tiga bulan untuk merampungkannya.
"Untuk aturan turunan ada tim lintas kementerian karena ini UU raksasa ada soal UMKM di situ, tenaga kerja, keuangan, dan macam-macam. Jadi tim lintas kementerian bekerja semaksimal mungkin karena tenggat yang diberikan Presiden hanya tiga bulan," imbuhnya. (OL-14)
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved