Tolak Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker,Ini Langkah Penolakan Buruh

KAUM buruh menegaskan akan melaksanakan 4 langkah terbaru sebagai bentuk penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di daerah maupun aksi secara nasional," ungkap Said di Jakarta, Kamis (15/10).

Sikap tersebut menurut Said sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Aksi kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta legislatif review ke DPR RI dan eksekutif review ke Pemerintah.

"Keempat, melakukan sosialisasi atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh," ujarnya.

Baca juga : Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Jadi Prioritas

Bahkan Said melanjutkan, aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar dan bergelombang. Serikat buruh menduga pemerintah hanya memanfaatkan status buruh sebagai stempel dan alat legitimasi pengesahan UU Ciptaker.

"Menyinggung sikap DPR yang sempat menjanjikan buruh akan dilibatkan dalam pembahasan, tetapi terkesan seperti sedang kejar setoran, buruh meraasa dikhianati," ungkapnya.

Said menjelaskan, sebelumnya buruh sempat menyerahkan naskah sandingan usulan para buruh. Namun, masukan dari para buruh banyak yang tidak terakomodir.

"Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," paparnya. (OL-7)