Kamis 15 Oktober 2020, 15:48 WIB

Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Jadi Prioritas

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Jadi Prioritas

MI/Galih Pradipta
Ketua Setara Institute Hendardi

 

SETARA Institute menyarankan masyarakat yang tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, unjuk rasa adalah artikulasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD Negara RI 1945  dan juga instrumen hak asasi manusia. Oleh karenanya, secara prinsip aksi-aksi unjuk rasa yang menolak UU Cipta Kerja adalah sah dan harus dihormati. 

"Akan tetapi, kebebasan itu harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan pengrusakan, tidak menimbulkan anarki sosial, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya," tutur Hendardi dalam keterangannya, Kamis (15/10/2020). 

Dia menambahkan, jika aksi unjuk rasa berpotensi menimbulkan anarki sosial, penegak hukum dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk memastikan pencegahan serta penindakan. Tindakan-tindakan tersebut mesti dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan.

"Aksi dengan kekerasan yang terjadi di beberapa tempat pada 5-7 Oktober 2020 semestinya memberikan pembelajaran bagi semua pihak untuk menahan diri dalam menyampaikan aspirasinya," tegasnya. 

Peristiwa awal Oktober tersebut, sambung dia, juga menggambarkan bahwa aksi dalam jumlah massa yang besar hampir pasti mengundang conflict enterpreneur untuk memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. 

"Penyebaran informasi terkait rencana aksi lanjutan dengan agenda-agenda yang melampaui dari isu UU Cipta Kerja, di tengah masyarakat telah menimbulkan keresahan dan ketakutan," urainya. 

Dia meminta, aksi unjuk rasa dengan agenda-agenda ekstra konstitusional harus dicegah dengan tindakan hukum yang akuntabel. Percampuran kepentingan dan agenda aksi oleh berbagai komponen masyarakat telah menggambarkan bahwa aksi unjuk rasa yang digelar baru-baru ini memiliki kerentanan lebih luas mengganggu ketertiban sosial.

"Untuk kembali memusatkan energi penolakan terhadap UU Cipta Kerja, elemen masyarakat dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni menguji pasal-pasal yang kontroversial itu ke meja Mahkamah Konstitusi," paparnya. 

"Termasuk sejumlah catatan formil yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pembentukan UU juga bisa diujikan ke Mahkamah Konstiusi," pungkas Hendardi. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok MI

Megawati Resmikan 13 Kantor dan Patung Soekarno

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 22:00 WIB
Megawati berpesan bahwa kantor partai harus menjadi pusat pengorganisasian seluruh kegiatan...
MI/M Irfan

Peringati Sumpah Pemuda, NasDem Konsisten Peduli Kaum Muda

👤Putra Ananda 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 21:18 WIB
Sebagai bentuk kepedulian NasDem kepada kaum muda penerus bangsa, Partai NasDem terus konsisten melaksanakan pendidikan politik bagi kaum...
Dok.MI

Megawati: Kader PDIP Cari Nafkah di Partai Siap-siap di OTT KPK

👤Agus Utantoro 🕔Rabu 28 Oktober 2020, 20:25 WIB
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memperingatkan para kadernya bahwa partai politik adalah alat perjuangan. Bukan tempat...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya