Negara Perlu Desa Sosialisasikan Pancasila

DESA dan warganya merupakan mitra negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Desa juga memiliki kedudukan penting dalam program pembangunan nasional yang sesuai dengan Undang- Undang (UU) 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“UU ini memberikan pengakuan terhadap asal usul dan budaya-budaya yang ada di desa. Pengakuan legalitas tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan desa dan kota yang selama ini ada dalam hal ekonomi dan indeks pembangunan,” ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat menyampaikan sambutan dalam Seminar Online Sosialiasi Pancasila bertema Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan desa menuju Indonesia maju, kemarin.

Yudi menjelaskan, dengan adanya keadilan pembangunan yang terjamin, desa diharapkan dapat jadi arena pertemuan antara struktur kesempatan politik yang diberikan undang-undang dan partisipasi warga.

Dengan begitu, desa dapat menjadi penggerak perubahan peningkatan pembangunan ekonomi dari bawah. Tokoh desa dan tokoh agama pun bisa turut berperan dalam mewujudkan desa yang memiliki karakter Pancasila.

“Pemerintah bisa mengambil peran utama dalam menggenjot perekonomian desa, di antaranya dengan memaksimalkan potensi pariwisata desa,” ujarnya.

Menurut Yudi, bagian dari pembangunan karakter bangsa ialah sosialisasi serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan warga dan kebijakan pemerintah. BPIP disebut Yudi memberikan perhatian yang mendalam terhadap institusi-institusi yang berkaitan langsung dengan warga seperti desa.

“Di desa kita bangun karakter-karakter Pancasila. Kami percaya jika ini berhasil dilakukan di semua desa, bangsa ini akan meluncur jadi bangsa Indonesia maju dalam waktu dekat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menilai dalam pelaksanaan pembangunan desa, nilai Pancasila wajib menjadi komitmen yang harus diamalkan bagi para penyelenggara pemerintahan desa.

“Ini penting karena ini adalah dasar. Ini adalah mandat penyelenggaraan pemerintahan, pemberian pelayanan untuk terus kita meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa,” ujar dia.

Turut menambahkan, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut wacana pembahasan dan pembumian nilai-nilai Pancasila sempat terabaikan 5-8 tahun lamanya. Dengan adanya kerjasama BPIP dengan Kemendes, program-program pembumian Pancasila diharapkan bisa dimulai dari struktur terkecil di pemerintahan, yakni desa. (Uta/P-2)