Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua DPR Azis Syamsudin meminta Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi lembaga itu. Hal tersebut terkait banyaknya karyawan KPK yang mengundurkan diri.
“Yang tahu persis adalah pimpinan KPK. Saya memberi apresiasi dan membari waktu kepada pimpinan KPK sekarang untuk melakukan evaluasi kemudian juga melakukan hal-hal untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Azis, Jumat (2/10).
Menurut Azis, KPK memiliki analisa Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT) sebagai parameter. Sehingga harus dilihat secara komprehensif alasan keluarnya karyawan KPK.
Baca juga: KPK Mengaku tidak Bisa Kerja Maksimal Akibat Covid-19
“Jadi masalahnya mereka mundur mungkin alasannya harus kita tahu , apakah itu karena dia mendapat pekerjaan baru, itu yang harus dilihat, tapi hal itu menjadi bahan bagi pimpinan KPK untuk melihat kenapa ini bisa terjadi,” ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 34 pegawai KPK mengundurkan diri sepanjang 2020. Mereka meninggalkan lembaga tersebut dengan alasan yang beragam.
Sebanyak 21 pegawai KPK mundur karena mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian tiga orang mundur karena alasan keluarga dan dua orang mundur akibat tersangkut kasus hukum. (OL-1)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved