NEWSTICKER

Curhat ke Chatbot AI Malah Bikin Depresi

Studi Ungkap Bahaya Makanan Ultra-Proses bagi Kesuburan Pria

Remaja Indonesia Mulai Dihantui Hipertensi

BPJS Kesehatan: Biaya Penyakit Kronis Rp50,2 Triliun

Gigi Berlubang Masalah Kesehatan Termasif CKG 2025

MA Gelar Diskon Hukuman Koruptor, KY: Nihil Laporan Etik

Cahya Mulyana

03/10/2020 08:46

MA Gelar Diskon Hukuman Koruptor, KY: Nihil Laporan Etik — Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.(MI/MOHAMAD IRFAN )

KOMISI Yudisial (KY) belum menerima laporan pelanggaran hakim terkait diskon hukuman gede-gedean oleh Mahkamah Agung (MA) melalui peninjauan kembali (PK) terhadap narapidana korupsi. Sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan, putusan hakim majelis PK harus dihormati.

"Sementara belum ada laporan," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus kepada Media Indonesia, Sabtu (3/10).

Menurut dia, pengajuan PK adalah hak terpidana. Sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan, putusan hakim majelis PK harus dihormati.

Baca juga: Diskon Hukuman MA kembali Digugat

"Kecuali ada gangguan atas independensi hakim, misalnya melanggar prinsip integritas. Apabila demikian, ada prinsip etik yang dilanggar," pungkasnya.

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 21 narapidana korupsi yang mendapatkan potongan hukuman penjara di tingkat PK.

Terbaru, eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima diskon hukuman dari 14 tahun menjadi delapan tahun penjara. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

KPK Geledah Koperasi di Pati, Angkut 7 Koper Terkait Kasus Bupati Sudewo
25/1/2026 07:35
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
KPK Bidik Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Pemerasan Bupati Pati
24/1/2026 13:22
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
KPK Selisik Dugaan Pencucian Uang Bupati Nonaktif Pati Sudewo
24/1/2026 11:11
Penyidik KPK mensinyalir nominal uang hasil pemerasan jauh lebih besar dari temuan saat ini.
Pakar Pertanyakan Penerapan Unsur Kerugian Negara dalam Kasus Kuota Haji
24/1/2026 11:05
KPK akan menghadapi kesulitan pembuktian di persidangan jika tetap memaksakan biaya jemaah sebagai delik kerugian negara.
Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK, Ribuan Warga Gelar Syukuran Sembelih Kambing hingga Cukur Rambut
23/1/2026 17:52
RIBUAN warga Pati berkumpul di Alun-alun Pati melakukan syukuran atas tertangkap Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (23/1).
Korupsi Taspen, PT Insight Investment Management Diperkaya Rp41,2 Miliar
23/1/2026 16:51
Mantan Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kecipratan Rp29,1 miliar, USD125.057, SGD283.002, EUR10.000, THB1.470, JYP128.000, HKD500, KRW1.262.000, dan Rp2,8 juta.
Kuasa Hukum Tom Lembong Minta MA Segera Jalankan Rekomendasi KY soal Sanksi Hakim
27/12/2025 22:32
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
KY Usulkan Hakim dalam Perkara Tom Lembong Diberi Sanksi Nonpalu 6 Bulan
27/12/2025 13:39
KY menilai para terlapor terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang KEPPH.
KY Minta Syarat Hakim Agung Diperberat
23/12/2025 19:11
Selama ini persyaratan untuk menjadi calon hakim agung hanya sebatas tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Padahal, sanksi banyak jenisnya, termasuk sanksi sedang.
KY: Hakim Korup dan Transaksional akan Dipecat tanpa Kompromi
23/12/2025 16:42
KOMISI Yudisial (KY) menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap hakim yang terbukti melakukan korupsi atau praktik transaksional dalam penanganan perkara.
KY Pastikan tidak Ada Intervensi dalam Seleksi Hakim Agung
23/12/2025 16:25
Komisi Yudisial (KY) memastikan proses seleksi calon Hakim Agung tahun 2026 berjalan bebas dari intervensi, baik dari kekuatan kelembagaan maupun individu.
DPR Setujui 7 Anggota KY 2025-2030, Sejumlah Pekerjaan Rumah Menanti
25/11/2025 13:25
Komisi III sebelumnya telah menggelar rapat pleno pada Rabu (19/11) dan menyepakati tujuh nama yang diusulkan panitia seleksi.

LOAD MORE

Opini

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi
24/1/2026 17:40
Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati
23/1/2026 05:05
Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura
23/1/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved