Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Yudisial (KY) belum menerima laporan pelanggaran hakim terkait diskon hukuman gede-gedean oleh Mahkamah Agung (MA) melalui peninjauan kembali (PK) terhadap narapidana korupsi. Sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan, putusan hakim majelis PK harus dihormati.
"Sementara belum ada laporan," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus kepada Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Menurut dia, pengajuan PK adalah hak terpidana. Sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan, putusan hakim majelis PK harus dihormati.
Baca juga: Diskon Hukuman MA kembali Digugat
"Kecuali ada gangguan atas independensi hakim, misalnya melanggar prinsip integritas. Apabila demikian, ada prinsip etik yang dilanggar," pungkasnya.
Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 21 narapidana korupsi yang mendapatkan potongan hukuman penjara di tingkat PK.
Terbaru, eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima diskon hukuman dari 14 tahun menjadi delapan tahun penjara. (OL-1)
KPK memanggil 12 saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Sidang praperadilan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas di PN Jakarta Selatan ditunda setelah KPK absen dan mengaku masih menyiapkan dokumen jawaban.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan pengajuan praperadilan merupakan hak konstitusional, bukan upaya melawan hukum, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
Sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ditunda satu pekan setelah KPK tidak hadir. Gugatan ini menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam kasus kuota haji.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji.
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seluruh rangkaian hasil pemeriksaan akan dibawa ke forum tertinggi lembaga tersebut sebelum diambil keputusan final.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KY menegaskan komitmen penindakan etik terhadap dugaan korupsi yang menjerat Ketua PN Depok atau Pengadilan Negeri Depok dan wakilnya, sembari menyoroti krisis integritas hakim
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi hakim nonpalu selama enam bulan terhadap majelis hakim perkara Tom Lembong. Penasihat hukum mendesak Mahkamah Agung segera menindaklanjuti
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved