Bawaslu Sebut ASN di 224 Daerah Berpotensi Berpihak

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai terdapat 224 calon petahana dalam Pilkada serentak 2020 yang sangat berpotensi menggerakkan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran netralitas. Modus lain, petahana menggunakan akses birokrasi dan anggaran untuk menggaet pemilih.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit mendapatkan akses birokrasi, ASN. Kecuali calon yang berasal dari petahana," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan resmi, Kamis (1/10).

Dia mengatakan sebanyak 224 dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada diikuti petahana. Para petahana memiliki pengalaman mengendalikan ASN.

Baca juga: Bawaslu Sebut Sejumlah Kampanye Pilkada 2020 Langgar Prokes

"Karena, sebagai petahana, dia pasti sudah ada relasi kekuasaan lima tahun di masa jabatannya," tutur Abhan.

Tidak hanya sampai di situ, pria kelahiran Jawa Tengah itu menjelaskan alasan ASN kerap dilibatkan tiap kontestasi pemilu atau Pilkada. Misalnya, abdi negara yang memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai ditugaskan menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.

Modus lain, ASN dimanfaatkan, khususnya, mereka yang mempunyai jaringan yang luas tersebar hingga pedesaan.

Selain itu, petahana juga memiliki wewenang strategis menggerakkan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan.

"Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," tegasnya.

Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan Komisi ASN (KASN) dan pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN.

"Bagi Bawaslu, ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN," tandasnya. (OL-1)