Ketua DPR: Jangan Ada Pihak Dirugikan Akibat RUU Ciptaker

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dilakukan secara cermat, transparan dan terbuka pada masukan masyarakat. Omnibus Law Ciptaker bukan hanya untuk pemerintah saat ini tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan. 

“Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja, tapi semua klaster yang harus dibahas hati-hati, cermat dan transparan, dan tentu membawa manfaat yang baik,” kata Puan, Rabu (30/9).

Lebih lanjut Puan menyebutkan, DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU Ciptaker. Termasuk menerima masukan dari buruh maupun investor untuk hal yang berkaitan dengan klaster tenaga kerja. “Badan Legislasi DPR akan memberikan ruang dalam mengatasi masalah lapangan kerja. Jangan ada satu pihak dirugikan, sementara ada pihak yang lebih diuntungkan,” ungkap Puan.

Mengenai rencana pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam waktu dekat, Puan menyatakan, pihaknya belum dapat memastikan waktu pengesahannya karena masih digodok Badan Legislasi DPR. “Kita tunggu hasil dari Baleg karena saat ini masih dibahas, bagaimana akhirnya, tentu akan kita cermati kembali,” tukasnya. (P-4)