Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan salah satu konsekuensi pemerintah tetap melanjutkan Pilkada 2020 ialah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara (golput).
Berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya pada Juli 2020, 65% warga secara nasional mengharapkan adanya penundaan pilkada. Menurutnya, akan semakin banyak masyarakat yang setuju terhadap penundaan pilkada ketika survei dilakukan menjelang hari pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember 2020.
“Saya menduga angkanya (masyarakat yang setuju pilkada ditunda) akan lebih tajam kalau kita lakukan survei pada hari-hari terakhir seiring dengan permintaan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya. Tetapi, kalau keputusan politik tetap diambil dengan asumsi meningkat permintaan penundaan, itulah sumber golput terbesar,” paparnya dalam diskusi terkait dengan pilkada yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, kemarin.
Menurut Burhanuddin, menurunnya angka partisipasi masyarakat antara lain disebabkan kekhawatiran terhadap risiko penularan. Ia pun setuju pandemi dan pilkada merupakan dua hal yang berlawanan dan tidak bisa disatukan. Di satu sisi pilkada mendorong adanya partisipasi aktif dari masyarakat semaksimal mungkin. Di sisi lain, pandemi menuntut masyarakat untuk menghindari kerumunan dan melakukan kegiatan dari rumah. “Karena musuh dalam penanggulangan pandemi ialah kerumunan. Dua hal ini tidak bisa disatukan.’’
Selain itu, Burhanuddin menuturkan politik uang saat pilkada kali ini akan melonjak puluhan persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal itu didasarkan survei pada Juli 2020 saat pandemi. Pada Pilkada 2018, toleransi politik uang rata-rata per wilayah 45%, pada pilkada kali ini diperkirakan angka itu meningkat setidaknya 60% masyarakat permisif terha-
dap politik uang.
Menurutnya, masyarakat akan menganggap politik uang sebagai praktik yang wajar ketika kebutuhan meningkat. Uang sekecil apa pun menjadi sangat penting untuk menyelamatkan hidup masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
“Calon dihadapkan pada politik uang yang demand (tuntutan)nya tinggi,” paparnya.
Harus koalisi
Direktur Eksekutif Yayasan Perludem Khairunnisa Nur Agustyati menuturkan, untuk menjadi calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, partai politik ketika mengusulkan calon harus memenuhi syarat minimal dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara dari pemilu sebelumnya.
Karena itu, imbuh Khairunnisa, tidak jarang banyak partai politik harus berkoalisi untuk mengusulkan bakal calon dalam pilkada.
“Dengan syarat seperti ini, sebagian besar parpol harus berkoalisi. Perempuan yang sudah mendapatkan tiket dari
partainya bisa saja tidak jadi maju dalam pilkada karena partai koalisi mempunyai calon lain,’’ tambahnya.
Dengan dasar itu, ia mendorong partai melakukan internalisasi dan membuka jalan bagi perempuan untuk duduk dalam jabatan eksekutif dan legislatif. Tantangan serupa juga dihadapi perempuan yang ingin maju melalui jalur independen. ‘’Tidak mudah bagi perempuan mengumpulkan dukungan yang banyak dikaitkan dengan hambatan finansial serta budaya patriarki yang condong melihat kepem- pimpinan dikaitkan dengan laki-laki,’’ imbuhnya. (P-1)
Gerakan-gerakan tersebut tak dapat dikriminalisasi. Pasalnya, memilih dan tidak memilih adalah kehendak bebas warga negara sebagai pemilih
CALON wakil gubernur (cawagub) Jakarta, Rano Karno mengunjungi warga di sekitar Waduk Brigif, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Gunakan hak pilih sebagai wujud nyata partisipasi demokrasi dalam pembangunan yang adil dan makmur
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung meyakini angka golongan putih (golput) akan berkurang karena kehadiran mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan
Namun saat ini aliansi kotak kosong tersebut justru berbalik arah mendukung pasangan calon tunggal Walikota Pangkalpinang nomor urut dua, Molen-Hakim.
Pilkada Serentak 2024 di Jakarta diwarnai dengan tingginya angka golongan putih (golput) tertinggi dalam sejarah Pilkada Jakarta sejak 2007 silam.
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved