Pengundian Nomor Urut Kondusif, Perludem: Bukan Tolak Ukur

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai agenda pengundian nomor urut pasangan calon kepala daerah berjalan kondusif. Hal itu karena jumlah orang yang terlibat sedikit sehingga tidak bisa menjamin kondisi serupa terjadi pada tahapan kampanye.

"Pengundian nomor urut calon pada 24 September 2020 harus diakui berjalan cukup baik, namun kegiatan kampanye calon karakternya berbeda," kata Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini kepada Media Indonesia, Kamis (24/9).

Menurut dia, pengambilan nomor urut pasangan calon lebih dapat dikendalikan untuk mengikuti protokol kesehatan. Oleh sebab itu, tahapan ini belum menjamin tahapan berikutnya berjalan sesuai aturan, Peraturan KPU (PKPU) nomor 13 tahun 2020.

"Dalam kampanye akan ada pelibatan pemilih dan massa. Dan di situlah kompleksitasnya akan muncul. Justru efektifitas PKPU 13/2020 ini baru akan bisa kita lihat saat sudah berlangsung kampanye pada 26 September sampai 5 Desember mendatang," paaparnya.

Baca juga: Lembaga Survei & Konsultan Politik Berharap Pilkada Tidak Ditunda

Konsistensi dan komitmen kepatatuhan baru akan terlihat saat kampanye berjalan. Maka sinergisitas antar para pihak juga harus selalu kuat.

"Apalagi di durasi waktu yang cukup panjang sehingga menuntut soliditas yang ditunjukkan jajaran KPU, pengawas pemilihan, pihak kemananan, dan pemerintah daerah bisa terus berlanjut sampai akhir tahapan pemilihan. Karena tantangan kampanye akan jauh lebih besar daripada tahapan penetapan calon dan juga pengundian nomor urut," paparu.

Selain itu, kata dia, PKPU ini akan berdampak sekali pada pola kampanye calon di pilkada 2020. "Calon harus berinovasi sedemikian rupa untuk bisa berkampanye efektif, di tengah keterbatasan penjangkauan pemilih melalui kampanye konvensional yang selama ini mereka lakukan," ujarnya.

Terakhir, Titi mengkritisi pengundian nomor urut yang tidak melibatkan pengawas terakreditasi akibat pengetatan jumlah peserta yang hadir. "Padahal seharusnya pemantau diberi ruag. Toh jumlah pemantau terakrefitasi tidak banyak dan pengetatan protokol kesehatan jangan sampai ruang partisipasi masyarakat dipersempit," pungkasnya. (OL-4)