Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan Pilkada Tetap Jalan

KOALISI masyarakat sipil menyesalkan keputusan pemerintah untuk tetap mengggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Menurut peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, tidak tertutup kemungkinan pandemi covid-19 semakin tidak terkendali apabila Pilkada tetap dilaksanakan. 

"Jadi problem pandemi kita masih tetap tinggi, penyelenggara terpapar banyak dan juga para peserta banyak. Kemudian dalam pendaftaran tidak terkontrol kerumunan. Kita tak mau Pilkada menjadi bencana buat kita semua,” kata Hadar dalam acara ’Desakan Penundaan Pilkada'secara virtual, Selasa (22/9).

Selain Netgrit, koalisi tersebut terdiri dari ICW, Perludem, Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Migrant Care, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Netfid, KawalCovid19, LaporCovid-19, Kemitraan, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Perkumpulan Warga Muda. Mereka meminta DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengubah pendiriannya dan menunda pilkada.

Menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut, pihak penyelenggara seharusnya menunda pelaksanaan Pilkada antara 3-6 bulan menunggu adanya aturan yang lebih lengkap dan tegas. Bagi Hadar, harus ada revisi Undang-Undang terkait pengaturan Pilkada di tengah pandemi beserta sanksinya yang tidak cukup hanya melalui Peraturan KPU (PKPU). “Itu model-model sanksi tidak cukup dibuat dasarnya melalui PKPU melainkan harus di UU. Jangan nanti kemudian KPU membuat detailnya,” ujarnya.

Baca juga : Cakada Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

Yang mengherankan, pemerintah seperti tidak menggubris desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada tersebut. Padahal sudah banyak desakan yang datang dari sejumlah kalangan seperti organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Setidaknya saat ini sudah 13 orang bakal pasangan calon, 163 orang jajaran Bawaslu mulai dari Bawaslu RI hingga Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan, dan 21 orang staf KPU RI. Hal ini belum termasuk 3 orang Komisioner KPU dan sejumlah pimpinan KPU daerah. (P-5)