Presiden kembali ke Rapat Virtual

PRESIDEN Joko Widodo akan kembali menggelar rapat secara virtual. Pengurangan jumlah kegiatan tatap muka ini diambil setelah kasus covid-19 di Indonesia terus naik.

Namun, Kepala Negara tidak menutup kemungkinan untuk menggelar rapat tatap muka. Meski rapat tatap muka, Istana Kepresidenan tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat.

“Jika lebih dari lima kementerian, diadakan video konferensi. Tapi, kalau hanya satu atau tiga kementerian bisa offline,” kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Budi Hartono kepada wartawan, di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat atau total mulai Senin (14/9). Penerapan PSBB transisi otomatis dihapus.

Menurut Anies, situasi pandemi di Jakarta masuk kategori darurat. Keputusan itu disebutnya telah disepakati dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Anies juga menyebut keputusan pemberlakuan kembali PSBB total sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada awal pandemi. Ia meminta semua diminta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9), Presiden Jokowi mengingatkan penanganan sektor kesehatan perlu dikedepankan lantaran menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi.

Presiden memerintahkan jajaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan, dan TNI/Polri untuk betul-betul fokus pada urusan penanganan covid-19. Presiden menyatakan pemulihan ekonomi akan lebih mudah jika penanganan wabah berjalan optimal.

Kepala Negara mewantiwanti agar jangan sampai penanganan covid-19 belum optimal, namun terjadi pembukaan aktivitas sektor ekonomi yang berisiko meningkatkan kasus wabah.

“Jangan sampai urusan kesehatan, urusan covid-19, belum tertangani dengan baik, kita sudah men-starter, restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya,” tegas Presiden. (Medcom/Dhk/P-2)