Waspadai Isu Asing Bangun Pangkalan Militer

DPR meminta pemerintah tidak boleh terjebak ke dalam isu yang menyebut Tiongkok ingin membangun pangkalan militer di Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjunjung prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta informasi itu berkaitan erat dengan konflik Tiongkok dan Amerika Serikat.

“Tentu kita tidak bisa menerima info itu mentah-mentah karena boleh jadi itu bagian dari pertarungan perebutan pengaruh antarnegara besar. Yang penting info tersebut perlu menjadi masuk an bagi kita dan harus dikaji secara mendalam,” kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta dalam siaran pers, kemarin.

Menurut dia, informasi tersebut belum memiliki data serta fakta pendukung yang kuat. Pemerintah hanya perlu mewaspadai berbagai kemungkinan, termasuk bila Tiongkok juga Amerika Serikat merayu Indonesia untuk membangun pangkalan militer.

“Itu peringatan akan adanya agenda dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut terutama Indonesia. Ini yang harus diwaspadai,” jelasnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini menambahkan Indonesia harus menjaga agar politik luar negeri bebas aktif. “Supaya bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, pemerintah RI harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berutang budi terhadap Tiongkok,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat mengungkap rencana Tiongkok membangun fasilitas logistik militer mereka di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Rencana itu, menurut Amerika, ialah upaya Tiongkok untuk membangun kekuatan mereka di Laut China Selatan (LCS).

Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut Amerika menjadi target Tiongkok untuk memuluskan rencana mereka. Amerika pun menyebut Tiongkok menginisiasi sejumlah kerja sama dengan Indonesia yang akan menjadi tameng rencana pembangunan fasilitas militer mereka.

Menlu Retno Marsudi merespons laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) tersebut dan menegaskan sikap RI.

“Secara tegas saya ingin menekankan sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan ataupun fasilitas militer bagi negara manapun,” ujar Retno. (Cah/Sru/P-5)