Tahan Laju Kemiskinan, Wapres Minta Perkuat Ketahanan Pangan

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta instansi terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia pada saat pandemi covid-19. Wapres khawatir apabila ketahanan pangan tidak ditingkatkan, angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan. 

“Tingkat kemiskinan berpotensi naik bila ketahanan pangan tidak kita tingkatkan,” katanya saat Simposium Nasional Kesehatan, Ketahanan Pangan dan kemiskinan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Hasanuddin, Selasa (1/9).

Wapres menyebutkan, saat ini lebih dari 60% konsumsi rumah tangga miskin dibelanjakan untuk membeli bahan makanan serta 30% dari belanja makanan tersebut digunakan untuk membeli beras. Artinya, peningkatan harga beras sedikit saja akan sangat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga miskin hingga dapat meningkatkan kemiskinan.
Yang mengkhawatirkan, ungkap Ma’ruf, menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tahun ini terjadi musim kemarau yang lebih kering mulai Juni 2020. Diperkirakan terdapat 30% wilayah pertanian yang akan mengalami kemarau lebih kering. 

Produksi beras nasional akan lebih kecil ketimbang produksi beras pada 2018 dan 2019, walaupun masih akan menyisakan sedikit surplus pada akhir 2020. “Oleh karena itu, perlu perhatian khusus untuk dapat mencukupi kebutuhan beras di awal 2021, karena kita belum memasuki musim panen,” ujar Wapres.

Wapres memaparkan apabila melihat angka kemiskinan pada Maret 2020, seiring dengan terjadinya pandemi covid-19, jumlah warga miskin telah meningkat lebih dari 1,6 juta orang menjadi 26,42 juta orang atau 9,78% jika dibandingkan dengan data September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22%. 

“Angka itu pun masih berpotensi meningkat lagi menjadi 11,5% pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi 2011 apabila upaya penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan,” jelasnya.

Di samping mengupayakan peningkatan ketahanan pangan, imbuh, pemerintah telah melakukan berbagai Langkah dalam rangka menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. 

“Selain program bantuan sosial yang telah dilakukan selama ini seperti PKH, Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah juga telah memperluas berbagai program baik melalui penambahan program baru seperti bantuan langsung tunai dana desa, bantuan tagihan listrik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25% rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah menjadi 40% terbawah dengan alokasi anggaran mencapai Rp203,9 triliun. 

Presiden Joko Widodo pun telah meluncurkan dua program baru yang diharapkan dapat menyasar mereka yang berada pada kisaran 40%-60% rumah tangga terbawah, yaitu program Banpres Produktif Usaha Mikro dengan anggaran Rp22 triliun untuk 9,12 juta UMK dan program Subsidi Upah dengan anggaran Rp37,78 triliun untuk 15,7 juta pekerja. (P-2)