Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) meminta masyarakat turut serta mengawasi penuntasan kasus jaksa Pinangki. Hal ini supaya konflik kepentingan yang ditakutkan sebagian pihak tidak terjadi.
"Kalau ada yang menerima tentu ada yang memberi. Kemudian ada conflik of interest, teman-teman silahkan mengawal, melihat apa yang kami lakukan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono saat memberikan keterangan resmi, di Gedung Kejagung, Senin (31/8).
Ia mengatakan masyarakat bisa memberikan masukan berikut mengawasi penydiikan kasus jaksa Pinangki. Namun pihaknya enggan dibandingkan dengan institusi lain dalam penanganan kasus ini.
Hari mengatakan setiap perkara memiliki tantangan tersendiri dalam penuntasannya. Sejauh ini yang telah menetapkan jaksa Pinangki dan beberapa waktu lalu Joko Tjandra menambah daftar tersangka kasus ini dalam perkara ini.
"Kalau ada yang mengatakan itu lelet, saya ingin tahu mana yang lebih cepat. Karena ada orang yang mengatakan (Kejagung) lelet katanya. Kami jawab, apakah ini lelet, apakah ada penanganan perkara yang lebih cepat dari ini," pungkasnya. (OL-4)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Aset milik Pendiri PT AKT Samin Tan (ST) bakal disita.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengumumkan adanya penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
PENGAMAT intelijen Sri Rajasa, mengatakan penyidik harus transparan mengungkap siapa saja pihak negara yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran pertambangan yang melibatkan Samin Tan.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) memastikan kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) milik Samin Tan diusut menggunakan KUHAP baru.
GUBERNUR Bali, Wayan Koster, membenarkan bahwa sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dipanggil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved