NEWSTICKER

Tito ke Luar Negeri, Mahfud jadi Ad Interim, Istana: Lumrah itu

Andhika prasetyo

28/8/2020 18:15

Tito ke Luar Negeri, Mahfud jadi Ad Interim, Istana: Lumrah itu — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) berbincang bersama Menko Polhukam Mahfud MD (kanan)(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

ISTANA Kepresidenan mengonfirmasi perihal penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim.

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setya Utama mengungkapkan penunjukkan tersebut dilakukan lantaran Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada 28 hingga 30 Agustus.

Setya mengatakan kebijakan tersebut lumrah dilakukan.

"Aturannya seperti itu. Sesuai ketentuan, ditunjuklah Menko Polhukam sebagai ad interim menteri dalam negeri," ujar Setya kspada wartawan, Jumat (28/8).

Penunjukan Mahfud sebagai Mendagri Ad Interim diketahui dari salinan surat bernomor 821.1/4837/SJ. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain

Berita Lainnya

Kemendagri Matangkan Rencana Retret Sekda Seluruh Indonesia
23/6/2025 13:28
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Komisi II Sebut Menteri Tito Segera Rapat Bahas 4 Pulau yang Masuk Wilayah Sumut
13/6/2025 16:17
Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian
Kebijakan Boleh Rapat di Hotel Bawa Angin Segar
08/6/2025 16:11
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
Tindak Tegas Ormas Terlibat Pidana
08/5/2025 15:07
Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.
Mendagri: Penghapusan Pilkada Langsung Redam Politik Biaya Tinggi
16/12/2024 21:56
Ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
DPR Gunakan Sistem Kebut Semalam dalam Revisi UU DKJ
18/11/2024 21:18
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.