Masyarakat Tetap Percaya Demokrasi

SETELAH enam bulan mengalami pandemi covid-19, publik umumnya ternyata tetap puas dengan kinerja demokrasi dan mendukung demokrasi di Indonesia. Ini terlihat dari hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan 67% warga sangat/cukup puas dengan jalannya demokrasi, sementara yang kurang/tidak puas sama sekali sekitar 27%.

Temuan itu disampaikan pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC bertajuk Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19, kemarin. Survei tersebut dilakukan pada 12-15 Agustus 2020 dengan melibatkan 2.202 responden yang diwawancara via
telepon dan dipilih secara acak.

Kepuasan pada pelaksanaan demokrasi tersebut sebenarnya menunjukkan penurunan. Sebelum wabah melanda, 74% warga menyatakan puas dengan demokrasi, tapi kemudian turun menjadi 59% pada saat covid-19 merebak di awal Juni 2020. Kini angkanya naik kembali menjadi 67%.

Begitu juga dalam hal komitmen pada demokrasi. Sebelum wabah merebak, 82% warga menyatakan mendukung demokrasi, tapi kemudian
turun pada Juni 2020 mencapai 56%. Kini angkanya menaik kembali menjadi 71%.

Menurut Saiful, penurunan kepuasan pada demokrasi merupakan gejala yang terjadi di banyak negara pada masa pandemi. "Ini akibat buruknya kondisi ekonomi dan keamanan, atau adanya langkah-langkah pemerintah yang terkesan tidak demokratis untuk menangani pandemi," ujar Saiful.

Di Indonesia, kelumpuhan kepercayaan akan demokrasi tidak terjadi karena kepercayaan publik pada pemerintah masih besar. "Ini adalah modal politik yang penting. Namun, bila tidak dimanfaatkan dengan benar sehingga covid-19 dan krisis ekonomi yang disebabkannya tidak tertangani, kelumpuhan demokrasi Indonesia bisa terjadi," ujarnya.

Survei SMRC tersebut juga dilakukan mengingat menurut laporan evaluatif lembaga kajian internasional Varieties of Democracy Institute, pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap banyak negara demokratis. Sebelum pandemi, sepertiga negara demokratis di dunia mengalami kemunduran berdemokrasi. Dengan merebaknya covid-19, kemunduran tersebut bertambah luas.

Indonesia dinilai berisiko sedang. Karena itu, perlu dipelajari penilaian warga di Indonesia terhadap demokrasi, khususnya bagaimana warga merasakan pelaksanaan demokrasi dan bagaimana komitmen atau dukungan mereka terhadap demokrasi.

Hasil survei SMRC juga menun juk- kan kondisi keamanan dan ketertiban di Indonesia merosot selama pandemi. Pada Maret 2020, sebanyak 66% responden menyatakan kondisi keamanan dan ketertiban nasional baik atau sangat baik. Namun, pada Juli hingga Agustus 2020, angkanya merosot menjadi hanya 52%.

Dari survei itu juga diketahui bahwa 50% responden menganggap pelaksanaan hukum sudah berjalan baik. Mereka menganggap polisi secara umum masih bisa menjaga keamanan.

Gamang

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan banyak yang menganggap pemerintah tampak gamang dalam menghadapi pandemi. Ia mengatakan hal itu disebabkan kondisi pandemi yang terus berubah. "Memang tampak gamang. Watak covid-19 itu memang setiap hari berubah beritanya," ujar Mahfud dalam rilis survei SMRC, kemarin.

Mahfud mengatakan perubahan-perubahan dalam kebijakan dibuat berdasarkan data yang dihimpun dan terus diperbarui setiap waktu.

Setidaknya ada empat data yang selalu digunakan pemerintah sebelum membuat keputusan atau kebijakan terkait covid-19, yaitu data milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (X-11)