Wadah Pegawai KPK masih Mengkaji Perubahan Jadi ASN

WADAH Pegawai KPK tengah menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Itu bertujuan mengantisipasi pegawai bermutu, berintegritas, dan kritis ditendang lewat aturan yang teknisnya akan diatur melalui peraturan KPK.

“Apakah ada potensi membuang pegawai KPK yang tidak disukai lewat jalur regulasi? Itulah sebabnya perlu dianalisis secara mendalam agar tidak terjadi kesan seperti itu,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, kemarin.

Menurut dia, Wadah Pegawai KPK menilai pegawai yang telah bekerja selama hampir 17 tahun harus menjadi prioritas untuk dipertahankan. Itu dilakukan dengan pengalihan status menjadi ASN tanpa syarat berliku.

“Tentu banyak jasa yang telah mereka buat bagi negeri ini dalam bidang pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Ia mengatakan PP itu memang mengandung konsekuensi dari status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan revisi UU KPK. Saat ini Wadah Pegawai KPK sedang mempelajari dan menganalisis PP 41 Tahun 2020 tersebut dari berbagai aspek.

“Terutama dampaknya bagi independensi pegawai KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di negeri ini. Hasilnya
nanti akan kami sampaikan,’’ tambah Yudi. Penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai terdapat imbas negatif dari perubahan itu. “Itu adalah tahap akhir pelemahan KPK. Kali ini masalah independensi pegawainya.”

Padahal, kata Novel, pemberantasan korupsi yang kuat memerlukan lembaga yang independen. Itu sebagaimana tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption dan The Jakarta Principles yang telah diratifikasi Indonesia. (Cah/P-1)