Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TERPURUKNYA sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan, butuh solusi menyeluruh dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan pariwisata nasional.
“Kami melihat, belum ada kebijakan yang komprehensif mengenai pemulihan pariwisata pada masa new normal maupun pascapandemi Covid-19. Kebijakannya masih sepotong-sepotong. Padahal, dampak pandemi ini kepada pariwisata sangat besar dan memerlukan solusi yang menyeluruh dari hulu ke hilir,” kata Hetifah saat diwawancara lewat jaringan Whatsapp, Sabtu (8/8).
Disampaikan politikus Partai Golkar itu, Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI telah merekomendasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk melibatkan KADIN dan organisasi kepariwisataan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan promosi, khususnya di luar negeri serta sosialisasi destinasi pariwisata yang telah dibuka. Kemenparekraf sudah harus menentukan daerah yang secara prioritas dijadikan tempat MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).
Ditanya soal menjadikan pariwisata sebagai tumpuan devisa, Hetifah menjawab, pada 2018, devisa sektor pariwisata mencapai Rp 229,5 triliun atau meningkat 15,4% dari tahun sebelumnya.
Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga naik signifikan. Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja.
"Di masa pandemi ini dunia parekraf terpuruk dan tentu butuh waktu dan upaya lebih setelah pandemi berakhir untuk mengembalikan seperti sebelumnya. Oleh karena itulah kami mendorong Pemerintah menyusun kebijakan strategis dan tahapan-tahapan pemulihan pariwisata secara terukur dan terencana, baik di masa new normal maupun pascapandemi Covid-19," ungkap legislator asal Kalimantan Timur ini.
Dunia pariwisata, sambung Hetifah, diharapkan bersinar kembali dan menjadi tumpuan devisa. Namun kebijakan pemulihan bukan satu sampai dua bulan, tapi jangka panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.
Sementara itu mengomentari protokol kesehatan yang diterapkan di objek wisata, ia menilai masih banyak kekurangan. Wisatawan belum disiplin dan pengelola tidak menegur dengan tegas.
"Kami mengimbau dinas pariwisata daerah untuk terus melakukan monitoring dengan aktif, bukan hanya menerbitkan kebijakan, tapi aktif melakukan inspeksi di lapangan. Jika ada pengunjung maupun pengelola yang tidak menerapkan aturan tersebut, maka sudah selayaknya diberikan sanksi yang tegas," harap Hetifah. (OL-09)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Penelitian terbaru mengungkap infeksi flu biasa atau rhinovirus mampu memberi perlindungan jangka pendek terhadap covid-19.
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved