Minggu 09 Agustus 2020, 10:29 WIB

Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Belum Ada Kebijakan Komprehensif Pemulihan Pariwisata

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.

 

TERPURUKNYA sektor pariwisata akibat wabah virus Corona (Covid-19) , belum bisa cepat pulih karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan komprehensif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan, butuh solusi menyeluruh dari hulu ke hilir untuk menyelamatkan pariwisata nasional.

“Kami melihat, belum ada kebijakan yang komprehensif mengenai pemulihan pariwisata pada masa new normal maupun pascapandemi Covid-19. Kebijakannya masih sepotong-sepotong. Padahal, dampak pandemi ini kepada pariwisata sangat besar dan memerlukan solusi yang menyeluruh dari hulu ke hilir,” kata Hetifah saat diwawancara lewat jaringan Whatsapp, Sabtu (8/8).

Disampaikan politikus Partai Golkar itu, Panja Pemulihan Pariwisata Komisi X DPR RI telah merekomendasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk melibatkan KADIN dan organisasi kepariwisataan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan promosi, khususnya di luar negeri serta sosialisasi destinasi pariwisata yang telah dibuka. Kemenparekraf sudah harus menentukan daerah yang secara prioritas dijadikan tempat MICE (meeting, incentive, convention, exhibition).

Ditanya soal menjadikan pariwisata sebagai tumpuan devisa, Hetifah menjawab, pada 2018, devisa sektor pariwisata mencapai Rp 229,5 triliun atau meningkat 15,4% dari tahun sebelumnya.

Penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata juga naik signifikan. Berdasarkan data Kemenparekraf, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 12,7 juta orang atau sekitar 10% dari total penduduk Indonesia yang bekerja.

"Di masa pandemi ini dunia parekraf terpuruk dan tentu butuh waktu dan upaya lebih setelah pandemi berakhir untuk mengembalikan seperti sebelumnya. Oleh karena itulah kami mendorong Pemerintah menyusun kebijakan strategis dan tahapan-tahapan pemulihan pariwisata secara terukur dan terencana, baik di masa new normal maupun pascapandemi Covid-19," ungkap legislator asal Kalimantan Timur ini.

Dunia pariwisata, sambung Hetifah, diharapkan bersinar kembali dan menjadi tumpuan devisa. Namun kebijakan pemulihan bukan satu sampai dua bulan, tapi jangka panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata.

Sementara itu mengomentari protokol kesehatan yang diterapkan di objek wisata, ia menilai masih banyak kekurangan. Wisatawan belum disiplin dan pengelola tidak menegur dengan tegas.

"Kami mengimbau dinas pariwisata daerah untuk terus melakukan monitoring dengan aktif, bukan hanya menerbitkan kebijakan, tapi aktif melakukan inspeksi di lapangan. Jika ada pengunjung maupun pengelola yang tidak menerapkan aturan tersebut, maka sudah selayaknya diberikan sanksi yang tegas," harap Hetifah. (OL-09)

Baca Juga

MI/Susanto

KPU terima Permohonan Pembukaan Akses Sipol dari 50 Parpol

👤Mediaindonesia 🕔Senin 08 Agustus 2022, 19:38 WIB
Komisi Pemilihan Umum, kata dia, telah meluncurkan Sistem informasi partai politik yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan...
Marcelinus Kelen

Bupati Mamberamo Tengah Diduga Berada di Papua Nugini

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 19:29 WIB
Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani menyatakan, tersangka KPK yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Dokumen Hanura, Gerindra, dan PKB Dinyatakan Lengkap

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 08 Agustus 2022, 19:05 WIB
Kelengkapan dokumen itu dipastikan setelah KPU bersama perwakilan partai politik mencocokkan data yang dibawa dengan di sistem informasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya