Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan kekecewaannya kepada menteri yang dianggap bekerja lamban dan berkinerja rendah dalam menghadapi dampak Covid-19.
Kali ini, hal yang disoroti Jokowi perihal sense of crisis para pembantunya dimasa pandemi Covid-19 yang dianggapnya kurang dimiliki para menteri. Tercatat, sudah tiga kali Kepala negara mengungkapkan kekesalannya tersebut pada rapat kabinet.
"Di Kementerian-kementerian, di lembaga ini, aura krisisnya belum betul-betul belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8) lalu.
Mendengar ungkapan kekecewaan Presiden Jokowi tersebut, Ketua umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal menyatakan, Jokowi terlalu sabar dalam menghadapi pembantunya yang berkinerja rendah.
Seharusnya, Jokowi mengganti pembantu yang tidak mampu mengimbangi kerjanya untuk segera memperbaiki keadaan.
"Presiden Jokowi marah, ReJO pasti kecewa. Mestinya pembantu Jokowi sudah bergerak lebih cepat, melaksanakan arahan presiden, mencari solusi, membuat terobosan yang cerdas agar Indonesia selamat dari krisis yang sudah melanda banyak negara di dunia. Ketersediaan dana yang begitu besar dan UU No 2 tahun 2020, dapat menjadi stimulus penyelamatan ekonomi nasional disertai menjalankan protokol kesehatan dengan lebih ketat, mestinya mampu menjadi pilar kuat untuk bertahan dari turbulen dampak Covid-19. Jangan biarkan presiden bekerja mati-matian sendiri, sementara menteri hanya menjalankan rutinitas tanpa prestasi," papar Darmizal dalam keteranganya, Rabu (5/8)
Ditambahkan Wabemdum ICMI Pusat ini, terpapar atau terkapar pilih pulih mana?. Itulah pertanyaan yang paling penting untuk dijawab oleh pembantu presiden. Keduanya mesti dikerjakan sejalan atau berbarengan. Namun dengan skala prioritas kepada pemulihan ekonomi masyarakat melalui percepatan aliran dana dan penetapan kebijakan yang pro pada tumbuhnya usaha koperasi, UMKM dan BUMDes. Merekalah yang mesti di bailout atau diselamatkan agar putaran ekonomi bergerak di tengah mayoritas masyarakat.
Selama ini, lanjutnya, terbukti bahwa sektor mikro mampu menjadi penyanggah ketahanan ekonomi nasional ditengah krisis. Dinilah perlunya sense of crisis yang sama antara para menteri dengan presiden. Menteri itu harus punya frekuensi, punya channel yang sama dengan Presiden Jokowi.
Baca Juga: NasDem Serahkan Salinan Kepengurusan Partai ke KPU
Ditegaskan mantan pimpinan Komisi Pengawas (Komwas) DPP Partai Demokrat ini, saat ini para menteri harus benar-benar fokus dan sepenuhnya menjalankan visi presiden. Tidak ada visi menteri. Apalagi menteri yang ingin membangun citra atau punya agenda untuk target politiknya pada 2024.
"Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Maka semua harus bergerak sesuai cara yang sudah digariskan. Jangan punya agenda lain kecuali hanya menjalankan visi presiden atau minggir sekalian," ujar Darmizal.
Banyak tokoh ekonomi kerakyatan dan merakyat, jelas Darmizal, yang siap berjuang sejalan dengan presiden Jokowi hingga 2024 yang sudah semakin dekat. Kini saatnya pemulihan ekonomi dan kehidupan rakyat. "Presiden perlu menteri yang paham betul tentang tugasnya," ungkap Darmizal. (OL-13)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved