Perizinan Berbelit Segera Dipangkas

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, selama ini investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia kerap terhambat oleh proses izin analisis dampak lingkungan (amdal) di tingkat daerah. Itu terjadi lantaran ada ‘hantu’ yang bermain dalam pengurusan prosesnya.

Ia mencontohkan, pada investor dengan skala kecil, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hanya ber investasi Rp600 juta di lahan 3.000 meter persegi harus merogoh kocek sebesar Rp1 miliar untuk mengurus izin amdal.

“Ini kadang dibuat-buat juga. Kita ini mau membantu UMKM atau membunuh UMKM?” ujar Bahlil dalam webinar bertajuk Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19: Opportunity and Challenge, kemarin.

Dalam webinar itu hadir juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani, dan mantan Penasihat Umum USAID John Gardner.

Bahlil mengatakan hal itu terjadi karena adanya ‘hantu’ yang kerap mengakali dan meraup untung dari investor yang ingin berinvestasi di Tanah Air. “Di mana uang itu? Ya, dari kabupaten/kota, polisi hutan, itu mainannya hantu semua,” ketus Bahlil.

Oleh karena itu, pemerintah membuat RUU Cipta Kerja dengan pendekatan omnibus law yang kini dibahas di DPR. Dari aturan itu, kata Bahlil, pemerintah mengklasifi kasi izin lingkungan menjadi tiga, yakni risiko kecil, risiko menengah, dan risiko berat.

Ia menyebut, tidak serta merta amdal dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja. Akan tetapi, pemerintah memangkas jalur yang berbelit dan kerap menyulitkan investor.

Hiperregulasi

Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara hiperregulasi yang menghambat masuknya investasi ke Tanah Air.

“Kalau dilihat, ada 8.848 regulasi pemerintah pusat, 14.815 peraturan menteri, dan 15.966 peraturan daerah. Indonesia ini hiperregulasi. Ini masalahnya yang menyebabkan iklim investasi Indonesia tidak baik,” ujar Rosan.

Mantan Penasihat Umum USAID John Gardner juga menyoroti soal hiperregulasi ini. Gardner mengatakan, berdasarkan studi yang dilakukan USAID, setidaknya terdapat 15.000 regulasi di tingkat kementerian yang menghambat investasi di Indonesia.

“Tentu ini menyebabkan Indonesia tidak menarik karena negara pesaing tidak memiliki struktur yang sama seperti Indonesia,” katanya.

Rosan menambahkan, gagasan pemerintah untuk memudahkan izin berusaha dan mendorong investasi yang dituangkan dalam RUU Cipta Kerja telah menangkap keresahan pelaku usaha selama ini.

“Setelah omnibus law rampung, kita mengharapkan mendapatkan kepastian dan semua berlaku sama di seluruh Indonesia, berkaitan dengan izin usaha,” imbuhya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, untuk menarik investor, pemerintah akan memberi insentif, seperti yang dilakukan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, berupa pembebasan biaya lahan selama 10 tahun.

“Pemerintah akan memberikan insentif. Kemungkinan besar akan ada free of charge 10 tahun untuk penggunaan lahan. Tidak perlu menyewa. Kami percaya itu akan membuat calon investor tertarik ke Indonesia,” ungkapnya. (X-10)