Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) segera merotasi personel yang tergabung dalam Formed Police Unit (FPU) Misi Perdamaian PBB di Darfur, ibu kota Sudan, dan Bangui ibu kota Afrika Tengah.
Ratusan anggota Polri kontingen ke-11 bertugas di dua negara konflik tersebut sejak 2019, terdiri dari 198 personel bergabung dalam United Nation and African Union Mission in Darfur (UNAMID), dan 140 personel bergabung dalam United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA).
"Kita sedang menyiapkan pasukan untuk rotasi di Sudan dan Afrika Tengah karena rata-rata sudah bertugas lebih dari satu tahun," kata Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Mabes Polri, Brigjen Johni Asadoma kepada Media Indonesia di sela-sela Serah Terima Jabatan Wakapolda NTT di Kupang, Senin (3/8).
Misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan satu dari sejumlah tugas Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Tugas lain seperti misi bantuan kemanusiaan dan pengembangan kapasitas personil Polri. "Tiga tugas ini harus ditindaklanjuti ke depan," ujarnya.
Baca juga : Presiden Geram Banyak Menteri Santai Tangani Covid-19
Brigjen Johni Asadoma menjabat Wakapolda NTT selama 1,8 tahun sebelum ditunjuk Kapolri menempati jabatan baru sebagai Kadiv Hubinter Mabes Polri. Sedangkan Wakapolda NTT kini dijabat Brigjen Ama Kliment Dwikorjanto. Serah terima jabatan wakapolda dipimpin Kapolda NTT Irjen Hamidin.
Dia bukan orang baru di Divisi Hubungan Internasional karena pernah bertugas selama enam tahun di divisi tersebut antara lain menjabat kabagkesbangtas biro misi internasional, dan kepala biro misi internasional, serta tiga kali bertugas dalam misi perdamaian PBB yakni dua kali di Bosnia dan satu kali di Sudan.
Dia juga memimpin tim diplomasi Polri untuk membebaskan 139 anggota Polri yang ditahan karena dituduh menyelundupkan senjata api di Bandara Al Fashir, Sudan pada 2017.
"Diplomasi dan negosiasi yang panjang selama dua bulan baru kita bisa bawa pulang," ujarnya. (OL-2)
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved