Politik Dinasti Wajar Asal Ikuti Aturan

PERLUASAN jaringan kekuasaan melalui keluarga atau kerabat masih wajar apabila mengikuti aturan yang berlaku atau tanpa melanggar aturan. Bahkan, politik dinasti kerap muncul di sejumlah negara dengan proses demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat.

Demikian dikemukakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti dalam webinar bertajuk Pilkada Serentak 2020: Pesta Dinasti Politik, Kamis (30/7).

Angel mengatakan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai proses demokrasi harus dipastikan menjunjung nilai-nilai kesetaraan seluruh warga negara. Kandidat yang muncul dengan memiliki jaringan keluarga pemilik kekuasaan tertentu diperlakukan setara.

“Kemudian mengikuti aturan dan tidak melanggar dan bila taat, politik dinasti masih sesuatu yang wajar,” ujarnya.

Rekam jejak kandidatnya, lanjut Angel, mesti bersih dan diterima rakyat. Hal ini perlu pengawasan ketat. Yang terpenting ketika terdapat fenomena atau kemunculan kandidat yang memiliki kekerabatan, pemilih harus memiliki pemahaman demokrasi dan politik yang baik. Dengan begitu, mereka dapat menunaikan hak pilih dengan tepat.

Senada, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan kandidat yang berbasis jejaring kekerabatan tidak boleh luput dari prinsip demokrasi.

“Yang menjadi pelanggaran ketika prosesnya menyimpang dari prinsip demokrasi, seperti kesetaraan, kesamaan akses, keberimbangan, transparansi, kapabilitas, dan akuntabilitas,” tutur Arif.

Politik dinasti kerap terlahir dari parpol yang dikuasai segelintir orang. Kandidat yang diusung hanya mereka yang dekat dengan elite.

“Sekarang juga banyak contoh, mereka yang tidak memiliki modal dan kerja-kerja sosial disokong partai politik. Padahal, hal ini rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan seperti banyak kasus korupsi yang ditemukan KPK,” papar Arif.

Politik dinasti, ungkap Arif, terlahir saat pelembagaan partai politik lemah. Prosedur kepartaian dikalahkan keputusan elite. (Cah/P-2)