Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan sejak Januari sampai dengan Juni 2020 telah menangani 160 perkara penyidikan, memeriksa 3512 saksi, serta pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang.
"KPK juga telah melakukan penahanan pelaku korupsi sebanyak 61 orang dan tersangka yang belum dtahan 24 orang. Perkara yang telah diselesaikan sebanyak 99 terdiri dari 82 perkara sudah incracht, dan 17 perkara masih proses penuntutan. Ada 25 kali tindakan penggeledahan serta penyitaan sebanyak 201 kali," kata Firli dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7).
Sedangkan untuk bidang pencegahan dan kegiatan intervensi, KPK telah melakukan penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan dan menyelamatkan uang negara sebesar Rp79,9 triliun.
Rinciannya pajak daerah per 30 Juni 2019 total mencapai Rp80,6 triliun dan per 30 Juni 2020 turun 12 persen menjadi Rp70,8 triliun. Penurunan ini disebabkan hotel dan restoran lesu akibar krisis ekonomi. Kemudian penerbitan sertifikat untuk program sertifikasi tahan pemda total 6.147 persil seluas 18 juta meter persegi dengan nilai Rp3,8 triliun.
baca juga: Kejari Jaksel Bertemu Anita Kolopaking Tak Langgar Aturan
"Pemulihan aset per Juni 2020 dari pihak ke tiga total seluruh pemda se Indonesia 479 bidang senilai Rp762 miliar, fasum dan fasos yang diserahkan ke pemda se Indonesia umumnya kota saja. Ada 367 bidang senilai Rp1,1 triliun, piutang pemda se Indonesia yang berhasil ditagihkan dengan kerja sama Kejati/Kejari senilai Rp4,2 triliun.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah pribadi Ketua DPD PDIP Jabar yang juga Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
KPK menegaskan penyidik tidak mencabut CCTV saat penggeledahan di rumah Ono Surono terkait suap proyek Bekasi. Kamera disebut sengaja dimatikan oleh pihak keluarga.
KPK memperluas penggeledahan ke rumah legislator Jabar Ono Surono di Indramayu terkait kasus suap ijon proyek Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved