Polri Bakal Gandeng KPK Usut Aliran Dana Skandal Joko Tjandra

POLRI tidak menutup kemungkinan untuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut aliran dana suap di balik skandal buronan kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko S Tjandra.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menuturkan pihaknga tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan KPK dalam rangka mengusut aliran dana yang dilakukan oleh para pati Polri.

"Kerjas ama ini tentunya upaya dalam menerapkan Undang-undang Tipikor," tegas Listyo di Mabes Polri, Senin (27/7).

Rencananya, tim penyidik akan mengusut lebih lanjut terkait adanya dugaan suap yang diterima Brigjen Prasetijo Utomo perihal pembuatan surat jalan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terkait pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko Tjandra.

Penyidik akan menelusuri rekening Prasetijo untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan suap dari sang Joker, sebutan Joko Tjandra.

Karo Penmas Mabes Polr Brigjen Awi Setiyono, mengatakan pihaknya akan memeriksa perkembangan terkait dugaan suap tersebut.

Baca juga : Jaksa Tegaskan Tolak PK Joko Tjandra Diteruskan ke MA

“Sampai dengan saat ini belum ada perkembangan terkait hal tersebut, tentunya bertahap Bareskrim akan follow on the money. Harap ditunggu hasil penyidikannya,” papar Awi di Mabes Polri, Senin (27/8).

Sebelumnya, Dit Tipidum Bareskrim Polri telah menetapkan eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai tersangka usai terbukti membantu menerbitkan suray sakti untuk sang Joker, sebutan Joko.

Penetapan status tersangka diputuskan usai hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara yang telah dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB tadi pagi.

Atas perbuatannya, Listyo menyebut, Prasetijo Utomo melanggar pasal 264 KUHP ayat 1 dan 2 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun.

Selain pasal sangkaan itu, Listyo menegaskan, Prasetijo juga dijerat Pasal 426 KUHP karena membantu orang yang telah dirampas kemerdekaannya. Penerapaan sangkaan ini juga dilakukan berdasarkan keterangan saksi. (OL-7)