KPU Ingin TPS Steril dari Covid-19

KPU memastikan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 akan berlangsung aman. Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan KPU akan memastikan status kesehatan para petugas yang melayani pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami pastikan bahwa semua petugas yang akan melaksanakan proses pemungutan suara berstatus sehat dan bersih dari covid-19,” ujar lham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung kualitas pilkada saat pandemi, kemarin.

KPU akan melakukan rapid test kepada seluruh petugas TPS. Jika ditemukan hasil tes rapid yang reaktif, KPU akan mengganti petugas yang bersangkutan. Hal yang sama dilakukan juga untuk panitia petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) yang akan melakukan kegiatan coklit data pemilih.

“PPDB sebelum terjun ke lapangan itu juga sudah dilakukan rapid test. Kalaupun ada yang reaktif, karena masa kerja PPDP itu hanya 1 bulan, itu langsung kita ganti,” paparnya.

Selain itu, KPU juga telah menyiapkan masker di setiap TPS untuk diberikan kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Jumlah masker yang disediakan mencapai 20% dari jumlah yang ada dalam daftar pemilih di masing-masing.

“Kami juga menyiapkan 20% masker jika ada masyarakat yang tidak membawa masker dan sebagainya. Jadi, prosesnya sudah sedemikian rupa kita rancang.’’

Menurut Ilham, tidak hanya masker, KPU juga mengatur waktu kedatangan para pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan kerumunan jumlah pemilih di TPS. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU selama 5 jam, TPS mampu melayani hingga 325 pemilih.

Anggota Bawaslu M Afi ffudin mengungkapkan sejumlah kendala yang berpotensi muncul dalam hari pemungutan suara. Kendala itu berada di luar sisi-sisi teknis yang lebih banyak berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan.

“Misalnya, kalau kita lihat kemarin yang membuat agak lama pemilih masuk itu ternyata ketika dibagikan atau dipanggil itu kan dikasih sarung tangan. Oh itu membuat antreannya panjang. Kalau kita hitung 1 orang itu bisa minimal ini 2 menit di TPS,” tutur Afi f.

Afif melanjutkan kondisi itu belum ditambah dengan kampanye ramah lingkungan, utamanya penggunaan tisu setelah pemilih diberikan tanda tinta untuk membersihkan tangan mereka.

“Yang lain catatan kita, orang-orang disabilitas tunanetra itu enggak bisa, sarung tangan meski plastik itu tak bisa membaca template di TPS,” ujarnya.

Kendala lainnya, Afif melihat data pribadi yang tercatat dalam C6 atau undangan. Ia berharap, meski memiliki NIK lengkap, potensi penyalahgunaan masih mungkin terjadi karena sebelum undangan diterima calon pemilih, data pribadi ini bisa dikopi dan diprint yang dikhawatirkan disalahgunakan untuk tujuan lain. (Uta/P-1)