Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei terbaru yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada urutan keempat raihan kepercayaan publik, di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Padahal, sebelumnya KPK hampir selalu mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK berupaya semaksimal mungkin melakukan koreksi internal agar kepercayaan publik kembali pulih. KPK mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh pada persepsi publik terhadap KPK.
Faktor-faktor itu ialah kondisi penegakan hukum nasional, independensi dan kemampuan penegak hukum, keterkaitan dengan situasi politik, kemampuan dalam operasi tangkap tangan (OTT), serta faktor kelembagaan KPK. Untuk faktor kelembagaan tersebut, di antaranya terkait dengan penilaian terhadap pimpinan KPK dan persepsi terhadap juru bicara atau pejabat lain di KPK dalam berkomunikasi ke publik.
“KPK memperhatikan dan tetap menjaga komunikasi dengan critical mass atau masyarakat yang selama ini sangat concern dengan KPK. Membuktikan juga pada publik bahwa KPK terus bekerja memberantas korupsi dalam kerangka 6 tugas KPK, termasuk penindakan dan pencegahan tentu saja,” jelas Nawawi, kemarin.
Nawawi menyatakan perbaikan internal akan dilakukan KPK untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kami sadar, pemilik KPK yang sesungguhnya adalah masyarakat Indonesia. Pimpinan, Dewas, dan seluruh pegawai akan menjalankan amanat di KPK ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai turunnya citra KPK tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan dampak revisi Undang-Undang KPK.
“Sederhananya, KPK lebih banyak menghadirkan kontroversi daripada prestasi,” ujar Kurnia.
Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis, Selasa (21/7), memperlihatkann tingkat kepercayaan kepada lembaga antikorupsi berada di bawah Polri dan TNI. Dalam survei itu, TNI mendapatkan skor 88%, Presiden 79,1%, Polri 75,3%, dan KPK 74,7%. (Dhk/Ant/P-2)
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved