Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
HASIL survei terbaru yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada urutan keempat raihan kepercayaan publik, di bawah TNI, Presiden, dan Polri. Padahal, sebelumnya KPK hampir selalu mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan KPK berupaya semaksimal mungkin melakukan koreksi internal agar kepercayaan publik kembali pulih. KPK mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh pada persepsi publik terhadap KPK.
Faktor-faktor itu ialah kondisi penegakan hukum nasional, independensi dan kemampuan penegak hukum, keterkaitan dengan situasi politik, kemampuan dalam operasi tangkap tangan (OTT), serta faktor kelembagaan KPK. Untuk faktor kelembagaan tersebut, di antaranya terkait dengan penilaian terhadap pimpinan KPK dan persepsi terhadap juru bicara atau pejabat lain di KPK dalam berkomunikasi ke publik.
“KPK memperhatikan dan tetap menjaga komunikasi dengan critical mass atau masyarakat yang selama ini sangat concern dengan KPK. Membuktikan juga pada publik bahwa KPK terus bekerja memberantas korupsi dalam kerangka 6 tugas KPK, termasuk penindakan dan pencegahan tentu saja,” jelas Nawawi, kemarin.
Nawawi menyatakan perbaikan internal akan dilakukan KPK untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kami sadar, pemilik KPK yang sesungguhnya adalah masyarakat Indonesia. Pimpinan, Dewas, dan seluruh pegawai akan menjalankan amanat di KPK ini sebaik-baiknya,” ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai turunnya citra KPK tidak lepas dari faktor kepemimpinan dan dampak revisi Undang-Undang KPK.
“Sederhananya, KPK lebih banyak menghadirkan kontroversi daripada prestasi,” ujar Kurnia.
Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis, Selasa (21/7), memperlihatkann tingkat kepercayaan kepada lembaga antikorupsi berada di bawah Polri dan TNI. Dalam survei itu, TNI mendapatkan skor 88%, Presiden 79,1%, Polri 75,3%, dan KPK 74,7%. (Dhk/Ant/P-2)
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved