Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGOTA DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengatakan rencana Presiden Joko Widodo membubarkan 18 lembaga negara perlu didukung. Hal itu dianggapnya sebagai langkah positif untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
"Sikap Pak Jokowi ini perlu kita dukung sebagai ikhtiar dalam rangka membangun pelayanan publik yang baik dengan melakukan efisiensi sekaligus juga rantai birokrasi yang panjang itu dikurangi," ujar Karding dalam keterangan pers, Selasa (21/7).
Karding mengatakan, badan-badan atau tim yang dibubarkan adalah yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini.
"Oleh karena itu prinsipnya kita mendukung langkah Pak Jokowi," imbuhnya.
Baca juga: Lembaga yang Dibubarkan di Luar Rekomendasi Kemenpan Rebiro
Ia berharap dengan pembubaran tersebut akan terjadi banyak kemajuan dan efektivitas kerja yang lebih baik. Namun, ia juga berharap agar setelah pembubaran, dilakukan penataan sumber daya yang ada dengan baik.
"Seperti sumber daya manusia yang ada itu bisa terakomodasi dan diatur sedemikian rupa agar bisa terakomodasi di lembaga-lembaga lain," tuturnya.
Ia juga berharap agar langkah-langkah pembubaran dilakukan dengan didahului kajian kritis. Dengan begitu keputusan pembubaran lembaga tepat dan tak salah pilih.(OL-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved