KPU : Pilkada Serentak 2020 akan Jadi Role Model

HARI pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dipastikan akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Komisi Pemilhan Umum (KPU) pun kini sudah memulai kembali tahapan-tahapan yang sempat terhenti karena pandemi covid-19. Salah satunya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua KPU Arief budiman mengaku bukan hal mudah melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Banyak hal baru yang harus dilakukan KPU untuk memastikan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang diikuti 270 daerah berlangsung aman sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

"Kita punya sejarah baru untuk pilkada serentak 2020. Bukan hal mudah melaksanakan pilkada di tengah pandemi covid-19. Banyak penyesuaian yang harus kita lakukan," ujar Arief saat meberikan pengarahan Gerakan Coklit Serentak (GCS) kepada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Bandung dan juga disiarkan secara streaming, Sabtu (18/7).

Tahapan coklit sendiri akan melibatkan 21.210 PPK, 140.241 PPS serta 300.017 PPDP.

Keakurasian data pemilih dikatakan Arief sangat penting. Apalagi, pergeseran hari pemungutan suara dari bulan September menjadi Desember bisa berdampak pada berubahnya jumlah pemilih potensial yang akan terdaftar sebagai pemilih. Arief meminta kepada jajaran KPU di lapangan untuk melakukan tahapan coklit secara teliti dan tidak asal-asalan.

"Pahami regulasinya, jangan sampai data dibuat asal-asalan karena 1 suara milik pemilih itu sangat berarti. Jadi Anda harus perhatikan dan lakukan itu dengan baik," tuturnya.

Baca juga : Keterlibatan Perempuan di Pilkada 2020 Berpotensi Menurun

Arief berpesan kepada jajarannya agar menjaga pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan regulasi penerapan protokol kesehatan yang ketat. KPU juga sudah mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi keperluan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang bertugas langsung di lapangan.

"Karena adanya covid-19 kini KPU dapat dukungan dari APBN untuk keperluan APD. Oleh karena itu teman-teman saat ini bekerja wajib menggunakan minimal masker dan jika diperlukan menggunakan pelindung wajah hingga baju hazmat," paparnya.

Terakhir Arief menegaskan, keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi covid-19 akan menjadi acuan bagi Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Pemilu berikutnya. Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajaran penyelenggara yang ada untuk betul-betul memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Suatu saat ada Pemilu di tengah pandemi lagi, di tengah wabah lagi kita sudah siap. Kita sudah punya model yang baik untuk di implementasikan di masa yang akan datang," jelas Arief. (P-5)