Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo bertemu pimpinan MPR di Istana Negara, Bogor, kemarin. Dia menyinggung wacana reshuffle atau perombakan kabinet. “Secara implisit Bapak Presiden mengatakan ingin kabinet bekerja maksimal. Silakan diartikan,” kata Wakil Ketua MPR Syarief Hasan.
Menurut dia, reshuffle kabinet merupakan kewenangan Jokowi dan akan disampaikan Kepala Negara. Syarief menyebut Jokowi masih melihat perkembangan kinerja menterinya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengamini pernyataan Syarief. Pria yang karib disapa Bamsoet itu menyebut Jokowi tidak memberikan tanda secara langsung.
“Tidak tahu apakah reshuffle atau tidak,” kata Bamsoet. Selain Bamsoet dan Syarief, pimpinan MPR lain turut hadir, yakni Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Ahmad Muzani, dan Zulkifli Hasan.
Jokowi sempat mengancam bakal merombak para pembantunya bila tak bekerja maksimal. Kemarahannya ia tumpahkan saat Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020.
Kepala Negara menyoroti laporan belanja di kementeriankementerian yang masih biasa saja. Jokowi menegaskan segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan 267 juta masyarakat Indonesia. Dia mengancam bakal mengambil tindakan keras bila tak ada perubahan.
“Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa ada reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi,” tegas Jokowi.
Wacana reshuffle kabinet ini ibarat buah simalakama. Jokowi dinilai bisa terimpit hasil yang serbasalah.
“Apakah reshuffle menjadi solusi perbaikan? Jawabannya antara ya dan tidak,” kata Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPE3S) Wijayanto dalam diskusi virtual, Senin (6/7).
Menurut dia, perombakan bakal berbuah manis jika menteri pengganti adalah pilihan Jokowi. Sebaliknya, pemerintahan tidak akan membaik jika ada titipan dari elite politik di sekitarnya.
Wijayanto menyebut Jokowi harus berani bersikap sebagai nakhoda Kabinet Indonesia Maju. Kepala Negara perlu mengarahkan jajarannya agar betul-betul bekerja sesuai arahannya. *“Kalau merasa menteri tidak bisa kerja, tidak perlu ribut, langsung ganti orang untuk mengeksekusi visi dan misi Presiden,” ujar dia.
Di sisi lain, Wijayanto mengkritisi pemerintah yang dianggap belum maksimal menangani pandemi virus korona (covid-19). Dia menilai masih ada menteri yang bekerja sendirisendiri.
“Berapa kali kita lihat pernyataan Presiden justru dibantah menteri atau juru bicaranya,” tutur Wijayanto.
Sementara itu, gertakan isu reshuffle bisa melahirkan masalah baru. Masyarakat dikhawatirkan melihat sosok Jokowi yang tidak konsisten. (Dhk/Pro/Uta/Che/P-1)
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved