Imigrasi Harus Evaluasi Diri

PERKARA masuknya terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, ke Indonesia harus menjadi bahan evaluasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Informasi yang disebutkan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai Djoko Tjandra, buron kasus cessie Bank Bali, bisa masuk ke Indonesia, mesti menjadi bahan evaluasi pihak imigrasi. Hal ini mengingatkan kita juga seperti yang terjadi pada Harun Masiku yang bisa lolos padahal sudah dinyatakan buron,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, kemarin.

Ia mengatakan data atau permohonan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang dinyatakan buron atau cekal mesti di perhatikan pihak imigrasi.

Ketika mendapatkan data adanya informasi perlintasan terhadap orang yang berstatus tersebut, imigrasi harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Dengan begitu, kata dia, gerbang lalu lintas antarnegara tidak mudah ditembus pihak yang berupaya lari dari jeratan hukum.

“Kemudian saat mengetahui ada yang masuk atau berusaha dan status buron, mesti ditindak dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait,” tegasnya.

Selain imigrasi, Kurnia mengatakan kasus ini juga harus menjadi bahan evaluasi pihak ke jaksaan untuk lebih giat mencari buron.

Jajaran intelijen Kejaksaan Agung dalam hal ini turut berperan besar dalam mengungkap keberadaan buron.

“Kejaksaan Agung mesti juga segera mengeksekusi Djoko Tjandra yang perkaranya sudah berkekuatan hukum, terlebih dinyatakan tengah berada di Indonesia. Kemudian juga yang tak kalah penting mendorong pelunasan denda yang divoniskan kepada Djoko Tjandra,” pungkasnya.

Pada Oktober 2008, PN Jaksel memvonis bebas Djoko Tjandra dari tuntutan dalam perkara korupsi cessie Bank Bali. Namun, Kejagung melakukan upaya peninjauan kembali ke MA.

MA lalu memutuskan mengganjar Djoko dengan kurungan dua tahun penjara serta membayar denda Rp15 juta. MA juga memerintahkan uang sebesar Rp546 miliar di Bank Bali diserahkan kepada negara.

Sehari sebelum putusan di 2009, Djoko melarikan diri ke Papua Nugini. Polri pun ikut memburu dengan menyebarkan red notice ke berbagai negara untuk dapat menjebloskan Djoko ke penjara dan menjalani masa tahanan.

Ada kelemahan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengakui jajaran intelijennya belum berhasil menangkap Djoko Tjandra. Padahal buron yang sudah berstatus warga negara Papua Nugini itu leluasa bepergian ke Malaysia dan Singapura hingga pulang-balik ke Indonesia.

“Kami juga ada kelemahan. Pada 8 Juni, Djoko Tjandra informasinya datang di PN Jaksel untuk mendaftarkan PK. Ini jujur kelemahan intelijen kami,” tegasnya di hadapan Komisi III DPR saat menghadiri rapat dengar pendapat, Senin (29/6).

Menurut dia, Djoko Tjandra selama ini bisa dengan leluasa keluar-masuk Malaysia dan Singapura, tapi sulit untuk menangkapnya.

Padahal pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah institusi untuk menjebloskannya ke ruang penjara.

Meski begitu, ia juga mengaku heran dengan status buron Djoko Tjandra karena dapat keluar-masuk Indonesia tanpa pencekalan. (Tri/X-11)