Rabu 24 Juni 2020, 05:46 WIB

BIN akan Bentuk Deputi Intelijen Kesehatan

Uta/P-1 | Politik dan Hukum
BIN akan Bentuk Deputi Intelijen Kesehatan

Medcom.id
Logo Badan Intelijen Negara

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan ada sejumlah lembaga yang akan dikembangkan atau diperkuat kewenangannya. Pengembangan atau penguatan ini akan berhati-hati agar tak melanggar undang-undang.

“Kami coba aspek kehati-hatian supaya tidak melanggar undangundang, tapi ini merupakan kebutuhan yang mau tidak mau harus kami dukung,” kata Tjahjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, kemarin.

Beberapa kebutuhan itu, yakni pembentukan jaksa agung muda pidana militer hingga pengembangan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Pertahanan. “Pengembangan BIN, ada deputi intelijen yang mengurusi kesehatan,” kata Tjahjo.

Adapun kedeputian yang sudah ada di BIN saat ini ialah Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri, Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, Deputi Bidang Kontra Intelijen, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, Deputi Bidang Intelijen Teknologi, Deputi Bidang Intelijen Siber, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen.

Adapun Kementerian Pertahanan ingin Universitas Pertahanan diperbolehkan mendirikan Fakultas Kedokteran. Keinginan ini karena semakin berkurangnya jumlah dokter-dokter tentara sekarang ini.

Ada pula 13 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ingin berubah menjadi Universitas Islam Negeri. Kementerian terus berkomunikasi dengan Kementerian Agama agar aturan-aturan yang ada memungkinkan perubahan 13 IAIN itu menjadi UIN.

Tjahjo juga ingin memangkas aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah dengan standar pegawai administrasi. Ia mengungkapkan bahwa 1,6 juta lebih ASN Indonesia ialah pegawai dengan standar pekerjaan tenaga administrasi. “Nah, ini (ASN bekerja bagai pegawai administrasi), saya kira mulai kami kurangi (jumlahnya),” kata Tjahjo.

Dalam RDP itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan setuju dengan langkah Kemenpan-Rebiro dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melanjutkan tes seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 yang direncanakan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020.

“Komisi II DPR mendukung Kemenpan-Rebiro dan BKN melaksanakan SKB CPNS 2019 dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19.” (Uta/P-1)

Baca Juga

Antara

Kapolri Naikkan Pangkat Anggota yang Tewas dalam Tragedi Kanjuruhan

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 03 Oktober 2022, 22:44 WIB
Dua anggota kepolisian yang tewas, yakni Briptu Fajar Yoyok Pujiono dan Brigadir Andik Purwanto, juga telah dimakamkan secara...
ANTARA

Polisi Naikkan Status Tragedi Kanjuruhan ke Penyidikan

👤 Khoerun Nadif Rahmat 🕔Senin 03 Oktober 2022, 22:38 WIB
Keputusan menaikkan status menjadi penyidikan tersebut dilakukan setelah tim melakukan gelar...
ANTARA/Ari Bowo Sucipto

Komnas Telusuri Pelanggaran HAM dalam Insiden di Kanjuruhan

👤Bagus Suryo 🕔Senin 03 Oktober 2022, 22:24 WIB
Setelah melakukan investigasi ke kandang 'Singo Edan' itu, Komnas HAM menyatakan pihaknya menemukan dugaan adanya pelanggaran HAM...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya