Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ikut menanggapi polemik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Menurut SBY, baik DPR maupun pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara karena jika keliru maka dampaknya akan sangat besar.
"Saya mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tsb. Tentu ada pendapat dan tanggapan saya. Namun, lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas," ungkap SBY melalui akun Twitter @SBYudhoyono, Selasa (23/6).
Baca juga: PDIP Optimistis Parpol Kembali Dukung Legislasi RUU HIP
Menurut SBY membahas hal yang berkaitan ideologi dan dasar negara harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. "Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yang berkaitan dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar," lanjut SBY.
Tangkapan layar akun Twitter @SBYudhoyono
Baca juga: Perdebatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Harus Dihentikan
Dalam pandangannya, SBY menegaskan pemosisian ideologi harus tepat dan benar. "Ingat, proses "nation building" dan "consensus making" yang kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada "ideological clash" dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat," tutup SBY. (X-15)
Memposisikan ideologi harus tepat & benar. Ingat, proses "nation building" & "consensus making" yg kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada "ideological clash" & perpecahan bangsa yg baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 23, 2020
Halte arah Pluit yang tidak dilayani yakni Halte JCC dan Halte Slipi Petamburan.
"Kalau UU ini dijalankan 80 persen umat Islam (akan) turun ke lapangan, terjadi 212 jilid II," ujar Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
"Mereka perusuh. Ada yang anak-anak juga. Masih di bawah usia, ya."
NasDem tidak dapat mendukung kelanjutan RUU itu ke tahap pembahasan selanjutnya, sepanjang belum dicantumkannya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 sebagai salah satu konsideran di dalam RUU tersebut
Menurut dia, RUU itu menurunkan derajat Pancasila dengan memonopoli penafsiran Pancasila yang merupakan kesepakatan dan milik bersama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved