Sabtu 13 Juni 2020, 15:32 WIB

Bawaslu Nilai Peradilan Khusus Pemilu Perkuat Penegakan Hukum

Faustinus Nua | Politik dan Hukum
Bawaslu Nilai Peradilan Khusus Pemilu Perkuat Penegakan Hukum

MI/Rendy Ferdiansyah
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

 

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyambut positif wacana pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah dibahas di DPR RI.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan pembentukan lembaga peradilan khusus merupakan bagian dari perintah UU No.10 Tahun 2016. Hadirnya lembaga tersebut dinilai dapat memperkuat penegakan hukum pemilu.

"Saya rasa ini adalah suatu kesempatan besar untuk memperkuat penegakan hukum melalui Bawaslu. Jadi fungsi Bawaslu baik di Pilkada maupun di Pemilu itu sama. Itu dapat ditegakan melalui peradilan pemilu," kata Fritz kepada Media Indonesia, Sabtu (13/6).

Fritz menjelaskan dalam UU No. 10 Tahun 2016 sudah diperintahkan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu. Akan tetapi hingga kini belum terlaksana sehingga permasalahan sengketa Pemilu atau Pilkada selalu diadili di lembaga peradilan lainnya seperti PTUN, PN maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Masa kita harus libatkan MK untuk hal-hal terkait dengan sengketa suara Pilkada. MK kan masih banyak tugas yang lain," imbuhnya.

Baca juga:  Proses Pilkada Ditengah Pandemi, Bawaslu Soroti Jaringan internet

Untuk lebih memaksimalkan fungsi Bawaslu, lanjutnya, sengketa-sengketa Pemilu atau Pilkada seharusnya menjadi tugas penyelenggara. Apalagi dalam UU No 7 Tahun 2017 sudah memberi penguatan kepada Bawaslu terkait fungsi administrasi.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan fungsi lembaga peradilan khusus yang dimaksud untuk memutus hasil suara dalam Pilkada. Kemudian, juga memutus terkait pelangagaran administrasi dan persoalan mengenai PTUN seperti sengketa administrasi dan pencalonan serta hasil suara.

"Jadi ketiga itu menjadi kewenangan lembaga peradilan khusus itu, itu saja udah banyak. Kalau pidana saya masih lebih cenderung dikembalikan ke Pengadilan Negeri karena proses pidana itu agak ribet dan berkaitan dengan orang," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan pihaknya sedang membahas RUU Pemilu baru. RUU itu akan menggabungkan UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam pembahasan itu juga, Komisi II menyebut ada wacana pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu.(OL-5)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Apresiasi Penetapan Jadwal Pemilu 2024, Golkar Kawal Semua Tahapan Hingga Sukses 

👤Thiomas Harming Suwarta 🕔Rabu 26 Januari 2022, 22:20 WIB
Lodewijk meminta kader Golkar mengawal proses penyusunan tahapan pemilu untuk menghindari tragedi gugurnya petugas pemungutan seperti yang...
Dinas Penerangan TNI-AU

Ini Latar Belakang Perubahan Nama Pasukan Elite Paskhas TNI-AU Jadi Pasgat

👤Golda Eksa 🕔Rabu 26 Januari 2022, 22:12 WIB
Perubahan nomenklatur tersebut tertuang dalam Perpang TNI Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi Tugas...
MI/BAYU ANGGORO

Pilpres 2024 Momentum Orang Sunda Membangun Kekuatan Politik

👤Bayu Anggoro 🕔Rabu 26 Januari 2022, 22:10 WIB
Dari Arteria Dahlan telah memantik kesadaran orang Sunda untuk bersatu, mengusung tokoh yang didukung dalam Pilpres...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya