Keamanan Maritim Tergantung Sikap Politik

SIKAP politik dan kepemimpinan merupakan kunci utama untuk membangun dan memanfaatkan laut. Pasalnya, semua kebijakan atas kontrol pemerintah dan keputusan politik.

Demikian dikemukakan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 2014-2019 Susi Pudjiastuti dalam diskusi virtual bertajuk Tantangan Indonesia Mengakhiri Illegal Fishing, kemarin. “Bila instruksinya kuat, semua perangkat dan regulasinya pun akan mengikuti,” ujar Susi.

Indonesia, kata dia, harus segera mengantisipasi tantangan yang akan muncul di laut. Tahun ini merupakan batas akhir operasi kapal tanpa registrasi resmi, dan negara yang memiliki bentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang luas akan menjadi pelarian.

Susi pun mengingatkan supaya pemerintah menjaga komitmen membangun wilayah maritim yang sangat luas. “Mau di bawa ke mana laut kita apakah akan dijadikan masa depan atau terus sibuk di darat yang hanya 21% dari luas wilayah Indonesia,” paparnya.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan langkah paling utama guna menata wilayah maritim dan mendapatkan seluruh manfaatnya adalah lewat instrumen hukum yang kuat. Sejauh ini, ketentuan penanganan kemaritiman masih tumpangtindih serta belum ada satu institusi yang fokus dan bertanggung jawab penuh atas keamanan di laut.

Menurut dia, luasnya penanganan keamanan dan tata kelola maritim menarik sedikitnya 16 kementerian/lembaga dengan 24 undang-undang yang menaunginya. Seyogianya instrumen hukum disederhanakan.

Kemudian, dilanjutkan dengan distribusi kewenangan untuk membangun institusi yang bertanggung jawab secara khusus dalam menangani penegakan hukum di laut. Itu meliputi penuntasan masalah lingkungan laut, pembangunan ekonomi, keamanan nasional, dan keamanan kemanusiaan.

Mengenai keamanan, lanjut Aan, banyak sekali ancaman dan praktik kejahatan yang menjadi tantangan di laut. Mulai dari pencurian ikan, pelanggaran batas wilayah, perompakan, kecelakaan di laut, penyelundupan, pencemaran di laut, terorisme, hingga invasi.

Belum lagi kegiatan perbudakan, perusakan lingkungan, overfishing, konflik, penipuan, serta pencucian uang yang juga termasuk bagian dari persoalan di laut.

“Indonesia harus mampu menangani semua bentuk ancaman ini lewat instrumen hukum yang kuat,” ujar Aan.

Ia juga menyarankan pemerintah memberikan insentif dan mendorong eksploitasi kekayaan laut. Pasalnya, pihak yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara akan lebih segan bila laut Indonesia ramai dan penuh aktivitas, khususnya di wilayah abu-abu atau sengketa. (P-2)