SEKRETARIS Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka Webinar yang digelar oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) guna menggali masukan tentang upaya-upaya yang diperlukan guna menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi virus Covid-19 yang melanda Indonesia.
Indra menuturkan, DPR RI memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap langkah yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Sarana tukar pikiran ini guna menggali aspirasi dan masukan tugas dan fungsi kedewananan. Hadir Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber.
Indra mengatakan bahwa jumlah pendaftar dalam Webinar ini berjumlah 4500 orang, namun karena keterbatasan ruang dalam Zoom, akhirnya peserta dibatasi hanya 1.000 orang.
“Yang daftar lebih dari 4500 namun karena keterbatsan sarana, maka peserta hanya 1000 orang. Webinar ini kerja sama antara Badan Keahlian DPR dengan Sekolah Bisnis IIPB,” jelas Indra saat membuka Webinar, Selasa (9/6).
Dalam pembukaan yang disampaikan Indra, bahwa krisis pangan ini akan menjadi ancaman tersendiri sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga perlu ada antisipasi dari pemerintah agar krisis pangan yang dikhawatirkan tidak terjadi.
Di saat yang sama, vaksin Covid-19 pun belum ditemukan, sehingga berakhirnya pandemi ini tidak dapat dipastikan. Tantangan itu membuat aspek ketahanan pangan menjadi sangat penting guna menjaga nutrisi dan kebutuhan pokok masyarakat.
Karena jika ketahanan pangan ini rapuh akan menjadi persoalan baru di kemudian hari. "WHO telah mengingatkan potensi krisis pangan di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19. Di Indonesia, wabah Covid-19 yang terus meningkat memungkinkan krisis pangan akan terjadi. Hal tersebut dikarenakan hasil pertanian dalam negeri sendiri untuk beberapa komunitas belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional," jelas Indra.
DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran memiliki peran penting untuk mengatasi permasalahan tentang potensi krisis pangan tersebut. Karenanya BK DPR RI sebagai supporting system pun siap memberikan kajian-kajiannya guna memberikan dukungan keahlian kepada Dewan.
"Untuk mengatasi permasalahan pangan tersebut, dan dalam menjalankan fungsi itu DPR didukung oleh Setjen dan Badan Keahlian. Kita pun ketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama dan pemenuhannya menjadi hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945," jelas Indra.
Usai dibuka oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar, kegiatan Webinar langsung diteruskan dengan paparan dari Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin (Fraksi PDI-Perjuangan). (OL-09)
