Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
MENYUSUL adanya surat somasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pengajar Ilmu Komunikasi UI Ade Armando menyampaikan klarifikasinya.
Somasi terhadap Ade dilayangkan karena pernyataannya melalui laman facebook yang menyebut Muhammadiyah menggulirkan isu pemakzulan presiden.
"Isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote Speakernya Din Syamsudin, si dungu yang bilang konser virtual Corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat," demikian pernyataan Ade.
Dalam klarifikasi terbukanya melalui laman facebook Ade Armando tersebut, dia menyampaikan beberapa hal.
Pertama, Ade menyampaikan bahwa dirinya sangat menghargai kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan politiknya di negara ini.
"Karena itu saya tidak pernah meminta pihak manapun untuk menindak penyelengaraan diskusi tersebut. Adalah hak MAHUTAMA dan KJI untuk menggulirkan isu pemakzulan presiden," kata Ade.
Kedua, dalam postingannya Ade tidak menuduh MAHUTAMA dan KJI berinisiatif untuk menggulingkan Presiden.
"Saya hanya menyatakan bahwa isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah, mengingat MAHUTAMA menggunakan kata Muhammadiyah dalam nama resminya. Tapi kembali saya tekankan, saya tidak menuduh MAHUTAMA berinisiatif menggulingkan Presiden. Yang dilakukan MAHUTAMA adalah menggulirkan isu pemakzulan Presiden. Dua hal tersebut jelas berbeda," katanya.
Baca juga: Dinilai Menghina Din Syamsudin, Muhammadiyah Somasi Ade Armando
Disebutkan Ade berdasarkan informasi yang dia peroleh, bahwa acara itu sendiri sebenarnya tidak disetujui Pimpinan Muhammadiyah.
Ade mengutip berita yang dimuat CNNIndonesia, yang menyebutkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ternyata menyesalkan pengunaan nama Muhammadiyah dalam penyelenggaran webinar tersebut.
"Menurut Anwar, penggunaan nama Muhammadiyah dalam acara tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah. Anwar menyatakan penggunaan nama Muhammadiyah tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah tersebut “bisa merusak nama baik dan mempersulit posisi Muhammadiyah," lanjut Ade.
Terkait logo Muhammadiyah pada fliyer diskusi, lanjut Anwar harus melalui izin dari organisasi, karena topik diskusinya menyangkut hal yang sangat sensitif. Kata Ade, Anwar juga menyatakan pihaknya sama sekali belum menerima permohonan konsultasi atau informasi dari penyelenggara acara tersebut bahwa akan menyematkan Muhammadiyah. Dia baru mengetahui dari tautan sejumlah pihak lewat pesan aplikasi Whatsapp.
"Untuk itu saya sangat menyesalkan dan mengimbau para pihak kalau akan menyelenggarakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakan, hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat," kata Anwar seperti dikutip Ade.
Disampaikan Ade bahwa karean ada klarifikasi dari pihak Muhammadiyah melalui Anwar, maka Ade merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada PP Muhammadiyah.
"Karena saya tidak memperoleh informasi bahwa sebenarnya kegiatan MAHUTAMA tersebut dilakukan tanpa seizin PP Muhammadiyah. Saya sendiri heran mengapa MAHUTAMA secara gegabah melakukan acara yang bisa merusak nama baik Muhammadiyah. Tapi saya lega bahwa PP Muhammadiyah menolak acara tersebut," katanya.
Baca juga: Ade Armando: Isu Pemakzulan Digulirkan Muhammadiyah
Sementara terkait dengan nama Din Syamsudin, Ade manyatakan siap mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepadanya, selama Din juga menjelaskan kepada publik mengapa dia, melalui media massa, menuduh pemerintah bergembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemic Covid-19 karena BPIP menyelenggarakan konser virtual penggalangan dana untuk membantu korban terdampak Covid-19 pada 17 mei lalu.
"Tuduhan semacam itulah yang saya anggap ‘dungu’. Bagaimana mungkin langkah pemerintah berusaha menggalang dana untuk membantu mereka yang menderita dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah bergembira?" kata Ade sambil meminta PW Pemuda Muhammdiyah Jawa Tengah untuk mengomentari pernyataan Din Syamsudin sebagai keynote speaker di Webinar 1 Juni tersebut terutama pernyataan Din yang menyatakan saat ini, dengan merujuk teoritikus Islam Al Mawardi, sudah terpenunuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden.
Menutup klarifikasinya Ade meminta agar di Indonesia ini tidak ada petualang politik yanf berusaha memanfaatkan situasi.
"Saya berharap sekali tidak ada petualang politik di Indonesia yang berusaha memanfaatkan kondisi memprihatinkan saat ini untuk memecah belah bangsa dan menciptakan ketegangan politik untuk tujuan memakzulkan pemerintah," pungkasnya. (A-2)
Tim dari Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah yang terdiri dari para ahli hukum akan siap memberikan arahan dan pendampingan.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengatakan, kampus yang berkemajuan ialah kampus yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat lokal.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, syariat lahiriyah dalam momentum Idul Adha ialah menyembelih hewan kurban.
Perguruan Tinggi Muhammadiyah & 'Aisyiyah (PTMA) memiliki tantangan strategis untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kenaikan mahasiswa.
POLITIKUS Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menyebut Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan wakil presiden terbaik sepanjang sejarah RI.
Raja Juli menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas keriuhan yang terjadi karena pernyataan Ade Armando
Pernyataan yang dilontarkan Ade adalah opini pribadi, bukan opini PSI.
Ade Armando, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa.
PENELITI Perludem, Kahfi Adlan Hafiz menilai tidak tepat menyebut Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai politik dinasti. Hal itu untuk merespons politikus PSI Ade Armando.
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved