KPK Buka Pengaduan Bansos Covid-19 lewat Jaga.id

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan pengaduan masyarakat terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah di masa pandemi covid-19 melalui aplikasi Jaga.id. KPK mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aduan jika menemukan dugaan penyimpangan dan penyelewengan bansos.

“Kita ingin masyarakat memasang telinga dan mata untuk menjaga bansos. Kalau ada keluhan terkait dengan bansos, pengirim aduan dirahasiakan. Jadi, (identitasnya) tidak akan diketahui. Pengaduan yang kami terima akan diteruskan ke pemda dan lembaga yang menangani bansos,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.

KPK mengharapkan peran aktif masyarakat memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan. Melalui aplikasi Jaga.id, masyarakat bisa melaporkan keluhan terkait dengan bansos baik itu ketidaksesuaian penerima, isi paket, maupun jumlah yang diterima.

Melalui aplikasi Jaga.id, masyarakat juga bisa mengetahui berbagai informasi bansos covid-19, antara lain kriteria penerima bansos. Sebenarnya aplikasi itu sudah diluncurkan sejak 2016. Kanal pengaduan untuk bansos tersebut merupakan fitur baru yang dibuat KPK.

Selain sebagai kanal aduan bansos, portal informasi publik tersebut merupakan kanal aduan untuk pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik lainnya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, desa, dan perizinan. “Masyarakat juga bisa mengadukan keluhan lain di sektor pendidikan, kesehatan, dana desa, dan anggaran,” tegas Giri.

Dikatakannya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat tersebut dapat menjadi rujukan awal pendataan hingga tingkat RT/RW.

Terkait dengan bansos, pada hari ketiga setelah Lebaran sebanyak 47.030 desa telah menerima bantuan langsung tunai dana desa. Kini, dana itu telah tersalur ke rekening kas desa 63.029 desa. Angka tersebut sudah memenuhi 84% dari 74.953 desa yang telah menerima transfer dana desa ke rekening tersebut. (Dhk/P-5)